ETNIKOM.NET, CIREBON,- Heru Subagja dari Parlemen Bayangan Indonesia Pasti mendesak aparat penegak hukum mengusut secara serius dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cirebon yang dilaporkan berdampak terhadap ratusan orang.
Menurut Heru, peristiwa tersebut tidak cukup hanya dilihat sebagai persoalan kemanusiaan. Penanganannya juga perlu ditelusuri dari aspek hukum, termasuk kemungkinan adanya unsur pidana serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Heru menilai banyaknya korban menjadi alasan kuat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut.
Ia menegaskan, keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG, harus menjadi prioritas utama. Kejadian di Cirebon juga dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di daerah lain.
“Ini tidak hanya menyangkut persoalan di tingkat masyarakat, tetapi juga beririsan dengan kepentingan anggaran dan pertaruhan politik pemerintah. Apalagi Cirebon adalah salah satu barometer politik nasional,” kata Heru, Jumat (23/10/2026).
Heru menyebut, program MBG telah berkembang menjadi isu nasional karena berkaitan dengan pelaksanaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurutnya, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya perlu ditangani secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya dimensi politik dalam berbagai persoalan yang muncul terkait program MBG dan Koperasi Desa (Kopdes). Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan pertanyaan yang perlu didiskusikan secara terbuka dan tidak boleh menjadi dasar untuk menarik kesimpulan tanpa bukti.
Heru membagi persoalan tersebut ke dalam dua aspek utama, yakni kepentingan terkait dana dan anggaran serta konsekuensi politik bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, sebagai bagian dari janji politik Presiden, pelaksanaan program MBG turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Meski demikian, Heru mengingatkan agar kepentingan politik tidak mengaburkan persoalan utama, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program.
Soroti Kehadiran Pejabat Pemerintah
Selain mendesak penyelidikan hukum, Heru turut mengkritik belum hadirnya sejumlah pejabat tinggi negara yang menurutnya memiliki kewenangan untuk melihat langsung kondisi di Cirebon.
Ia menilai kunjungan pejabat terkait diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan, memahami dampak yang dialami para korban, sekaligus memastikan langkah penanganan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Heru mempertanyakan alasan belum adanya kunjungan tersebut, mengingat jumlah warga yang terdampak dugaan keracunan MBG disebut telah mencapai ratusan orang.
Menurutnya, respons pemerintah tidak seharusnya berhenti pada penanganan korban, tetapi juga harus mencakup evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk aspek keamanan pangan dan pengawasan distribusi makanan.
Minta Aspek Pidana Ditelusuri
Dalam hal penegakan hukum, Heru menilai dugaan keracunan MBG perlu ditangani secara objektif dengan menelusuri penyebab kejadian serta kemungkinan adanya pelanggaran yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Ia membandingkan penanganan kasus tersebut dengan peristiwa keracunan yang terjadi di warung kecil. Menurutnya, kejadian yang melibatkan satu orang sekalipun dapat menjadi temuan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
“Kami telah melihat langsung kondisi anak-anak yang menjadi korban. Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan kemanusiaan, tetapi juga kemungkinan adanya unsur pidana yang perlu diperiksa,” ujarnya.
Heru menegaskan, proses penyelidikan diperlukan untuk memastikan apakah kejadian tersebut berkaitan dengan kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, atau unsur lain yang memenuhi ketentuan hukum.
Ia juga meminta aparat menjelaskan langkah-langkah penanganan terhadap kasus dugaan keracunan serupa, baik yang terjadi di Cirebon maupun di daerah lain.
Menurutnya, transparansi penanganan perkara menjadi penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan berlangsung dan bagaimana pertanggungjawaban atas kejadian tersebut ditentukan.
“Banyaknya korban menjadi alasan kuat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menelusuri kejadian ini secara serius, termasuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Heru berharap penanganan kasus dugaan keracunan MBG di Cirebon dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan, perlindungan terhadap penerima manfaat harus menjadi prioritas agar program pemenuhan gizi masyarakat benar-benar berjalan aman dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya.
