ETNIKOM.NET, KOTA CIREBON – Sejumlah tenaga medis Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Kota Cirebon mendesak perbaikan tata kelola dan manajemen secara menyeluruh. Persoalan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat, hingga keselamatan pasien menjadi perhatian dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rabu (14/10/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Cirebon tersebut, para tenaga medis menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan segera agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Dokter Spesialis Urologi RSD Gunung Jati, dr. Tommy Yuwono, Sp.U., menegaskan bahwa pembenahan tata kelola rumah sakit sudah sangat mendesak. Menurutnya, perbaikan diperlukan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih terorganisasi sekaligus memberikan harapan baru bagi peningkatan kualitas pelayanan.
“Urgensinya memang sudah semuanya ya. Jadi dari tata kelola semuanya sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Kita butuh perbaikan yang segera, kemudian kita butuh segala sesuatunya itu menjadi lebih baik lagi, terorganisir, dan kemudian juga memberikan harapan yang baik untuk semuanya,” ujar Tommy seusai RDP.
Ia juga menyoroti respons Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon yang dinilainya belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti berbagai persoalan di rumah sakit tersebut.
Padahal, menurut Tommy, para dokter bersama Dewan Pengawas telah berulang kali melakukan diskusi dan menyampaikan masukan untuk mendorong perbaikan manajemen rumah sakit.
“Mungkin sampai saat ini kita belum melihat keseriusan dari pihak Pemda Kota Cirebon untuk melakukan perbaikan,” ungkapnya.
Tommy menegaskan, persoalan keuangan tidak boleh mengesampingkan keselamatan pasien. Menurutnya, keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama di tengah kondisi operasional rumah sakit yang dinilai belum stabil.
Selain masalah tata kelola, ia mengungkapkan bahwa sejumlah alat kesehatan membutuhkan perbaikan, bahkan penggantian. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak menghambat pelayanan medis.
Persoalan ketersediaan obat juga menjadi perhatian. Dalam sistem pelayanan pasien rujukan balik, beberapa jenis obat yang seharusnya tersedia di rumah sakit dilaporkan tidak tersedia sehingga pemenuhannya diharapkan masih dapat dilakukan melalui puskesmas.
Kondisi ini menjadi tantangan dalam memastikan pasien memperoleh obat yang dibutuhkan untuk melanjutkan pengobatan sesuai prosedur pelayanan kesehatan.
Meski menyampaikan sejumlah keluhan, Tommy menegaskan bahwa para tenaga medis tetap mengedepankan mekanisme yang sesuai prosedur dalam menyampaikan aspirasi. Ia menyebut kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut merupakan undangan dari Komisi III DPRD Kota Cirebon.
“Kami tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis. Ini pun bukan permintaan kami, ini adalah undangan dari Komisi III, kami tidak pernah meminta,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, meminta Pemerintah Kota Cirebon segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di RSD Gunung Jati.
Menurut Rinna, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Politisi PAN ini menilai, manajemen rumah sakit perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab berbagai persoalan yang muncul, mulai dari sistem pengelolaan, ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan, hingga mahalnya biaya alat medis bagi pasien kelas III.
“Manajemen RSD Gunung Jati setidaknya harus mampu menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi, mulai dari pengelolaan, ketersediaan alat, obat, dan mahalnya biaya alat medis kelas III,” kata Rinna.
Ia menegaskan, penjelasan dari pihak manajemen diperlukan agar persoalan yang terjadi dapat diketahui secara menyeluruh dan menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan.
Rinna mengatakan, Komisi III DPRD Kota Cirebon akan melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan.
“Kami dari Komisi III akan melaporkan kondisi ini kepada pimpinan untuk lanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan kepala daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, Wali Kota Cirebon harus segera bertindak agar permasalahan manajemen dan fasilitas rumah sakit tidak berdampak lebih jauh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
