ETNIKOM.NET, KOTA CIREBON – Hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kota Cirebon ke RSD Gunung Jati mengungkap sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Kota Cirebon dan manajemen rumah sakit.
Persoalan tersebut mulai dari ketersediaan obat, kondisi serta perawatan alat kesehatan, hingga kewajiban rumah sakit kepada pihak ketiga.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menegaskan sidak dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan secara langsung kondisi pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut Rinna, persoalan yang ditemukan tidak lagi sebatas urusan administrasi maupun manajemen internal, tetapi berpotensi menyentuh aspek fundamental pelayanan kepada pasien.
“Menurut saya, kualitas pelayanan rumah sakit berdiri setidaknya pada tiga fondasi utama: alat kesehatan yang layak dan berfungsi, tenaga medis yang profesional dan terlindungi dalam menjalankan tugas, serta ketersediaan obat yang memadai,” kata Rinna, Rabu (30/9/2026).
Ia menyoroti kendala ketersediaan obat yang disebut telah berlangsung selama beberapa bulan. Kondisi dan perawatan sejumlah alat kesehatan juga menjadi perhatian Komisi III.
“Temuan mengenai ketersediaan obat yang mulai terkendala selama beberapa bulan dan kondisi serta perawatan sejumlah alat kesehatan yang memprihatinkan tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Ini menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu,” ujarnya.
Selain persoalan pelayanan, Rinna meminta Pemerintah Kota Cirebon dan manajemen RSD Gunung Jati membuka kondisi keuangan rumah sakit secara transparan, terutama terkait kewajiban kepada pihak ketiga.
Menurutnya, persoalan utang tidak semata-mata berkaitan dengan angka dalam neraca keuangan. Jika kewajiban tersebut mulai memengaruhi pengadaan obat, pemeliharaan alat kesehatan, kebutuhan operasional maupun hubungan dengan pemasok, dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Pemerintah Kota dan manajemen rumah sakit harus membuka kondisi keuangan secara transparan: berapa total kewajiban, kepada siapa saja, sejak kapan terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana skema penyelesaiannya,” tegas Rinna.
Ia meminta persoalan tersebut tidak berujung pada saling menyalahkan. Komisi III, kata Rinna, membutuhkan diagnosis persoalan yang terbuka sekaligus rencana penyelamatan yang terukur.
RSD Gunung Jati dinilai perlu memiliki peta jalan yang jelas untuk menyelesaikan kewajiban, memastikan ketersediaan obat, menjamin alat kesehatan laik pakai, serta menjaga profesionalisme dan kenyamanan tenaga medis.
“Jangan sampai dokter dan tenaga kesehatan berada di garis depan menghadapi pasien, sementara persoalan tata kelola justru dibiarkan berlarut-larut di belakang mereka,” katanya.
Rinna juga menegaskan penyelamatan RSD Gunung Jati tidak cukup hanya dengan tambahan anggaran tanpa pembenahan terhadap akar persoalan.
Dukungan anggaran daerah, menurutnya, harus diarahkan untuk menjamin pelayanan publik. Namun, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan menghasilkan perbaikan nyata.
“Pemerintah Kota Cirebon harus segera mengambil langkah korektif yang konkret, terbuka, dan terukur. Komisi III akan mengawal persoalan ini karena yang dipertaruhkan bukan sekadar kesehatan sebuah institusi, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hak warga Kota Cirebon untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Rinna.
RSD Gunung Jati Klaim Pelayanan Berbasis Standar Mutu
Sementara itu, Direktur RSD Gunung Jati, dr. Katibi, mengatakan dari sisi standar mutu, rumah sakit berada dalam pembinaan Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
Evaluasi standar mutu dilakukan secara berkala. Peningkatan kualitas pelayanan, kata Katibi, menjadi pekerjaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Relatif terstandar. Peningkatan kualitas itu pertama didasarkan pada data-data mutu. Di tingkat nasional ada indikator mutu, di rumah sakit ada indikator mutu, di tiap unit ruangan itu ada indikator mutu,” jelas Katibi.
Ia menjelaskan, setiap tiga bulan RSD Gunung Jati melakukan pelaporan capaian indikator mutu di masing-masing unit.
Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk mempertahankan pelayanan yang telah berjalan baik sekaligus melakukan perbaikan terhadap bagian yang masih belum optimal.
