ETNIKOM.NET, CIREBON — Paguyuban Pelangi Cirebon mendesak Pemerintah Kota Cirebon untuk melakukan simulasi dan sosialisasi secara terbuka terkait rencana penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026. Desakan ini muncul setelah banyak warga menyampaikan keluhan mengenai potensi kenaikan nilai PBB yang dianggap cukup memberatkan.
Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati Latu Meten, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Berdasarkan paparan awal, disebutkan kenaikan PBB tidak akan lebih dari 20 persen. Namun, data yang diterima paguyuban menunjukkan adanya kemungkinan lonjakan hingga 100 persen, terutama pada objek pajak dengan klasifikasi tanah tertentu atau lahan berukuran besar.
“Dari data yang disampaikan, ada yang menyebut kenaikan tidak lebih dari 20 persen. Namun ada juga kategori tanah yang bisa naik sampai 100 persen, tergantung klasifikasi dan luas lahannya. Untuk NJOP 725, kami masih memperjuangkan agar tidak naik setinggi itu,” ujar Hetta, Senin (24/11/2025).
Hetta menambahkan, keputusan final besaran PBB nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal). Saat ini mereka masih menunggu rancangan Perwal yang tengah dibahas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.
“Tadi Pak Mastara dari BPKPD menyampaikan bahwa rancangan Perwal PBB 2026 masih dalam pembahasan. Kami berharap proses ini benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Paguyuban Pelangi juga meminta media untuk turut mengawal proses tersebut agar aspirasi masyarakat tidak diabaikan.
Menurut Hetta, kebijakan PBB 2026 idealnya mengikuti arahan Wali Kota Cirebon yang sebelumnya, melalui Gubernur Jawa Barat, menyebut bahwa kenaikan PBB sebaiknya kembali disesuaikan dengan pola tahun 2023 atau minimal tidak mengalami lonjakan signifikan.
“Kami menunggu rancangan Perwal yang kabarnya akan keluar minggu depan. Kami juga akan diundang kembali untuk melihat angka-angka yang muncul nantinya, apakah sesuai dengan paparan BPKPD atau justru berbeda. Semuanya harus diselaraskan agar kebijakan yang keluar adil dan tidak membebani masyarakat,” tegasnya.
Hetta juga menyoroti bahwa kenaikan PBB yang terlalu tinggi dapat berdampak langsung pada berbagai sektor ekonomi di Kota Cirebon, terutama sektor properti, perumahan, hingga perbankan yang saat ini sedang melambat.
“Dengan perjuangan kami bersama paguyuban dan berbagai pihak lain, kami berharap perekonomian Kota Cirebon bisa kembali bangkit. Kami ingin Cirebon menjadi kota yang bermartabat, kembali menjadi pusat pertumbuhan, dan maju bersama wali kota baru dengan dukungan DPRD,” pungkasnya.









