ETNIKOM.NET, JAKARTA,- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyampaikan keprihatinan atas dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius, terutama terkait keamanan pangan dan tanggung jawab pengelola dapur penyedia makanan bagi para penerima manfaat.
Dave menegaskan, program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia harus dilaksanakan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Menurutnya, penyediaan makanan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target jumlah porsi, tetapi juga harus menjamin mutu dan kelayakan konsumsi.
“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan justru menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Saya mengecam keras setiap bentuk kelalaian dalam penyediaan makanan bagi para penerima manfaat,” tegas Dave, Kamis (22/10/2026).
Ia menekankan, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian, seluruh tahapan harus memenuhi standar keamanan pangan dan prosedur yang berlaku.
Menurut Dave, kualitas serta kebersihan makanan tidak boleh dikompromikan demi mengejar kecepatan produksi maupun jumlah distribusi.
Minta Evaluasi Menyeluruh dan Sanksi Tegas
Dave menilai penghentian sementara operasional SPPG yang berkaitan dengan kejadian di Cirebon perlu diikuti pemeriksaan secara menyeluruh. Hasil uji laboratorium dan penyelidikan harus menjadi dasar untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan sekaligus menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran standar atau kelalaian, ia meminta agar sanksi diberikan secara tegas dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.
Bahkan, penutupan permanen terhadap dapur penyedia dapat dipertimbangkan apabila tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaan memang memenuhi dasar untuk mengambil tindakan tersebut.
Penanganan Korban Harus Menjadi Prioritas
Selain menyoroti tanggung jawab pengelola dapur, Dave meminta agar penanganan para siswa yang terdampak menjadi prioritas utama.
Seluruh siswa maupun pihak lain yang mengalami gangguan kesehatan harus memperoleh pelayanan medis yang memadai. Pendataan korban dan pemantauan kondisi kesehatan mereka juga perlu dilakukan secara cermat.
Ia turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada keluarga korban, mulai dari perkembangan penanganan medis, hasil pemeriksaan, hingga langkah tindak lanjut yang diambil oleh pihak terkait.
Menurutnya, keluarga berhak mendapatkan penjelasan yang jelas agar mengetahui perkembangan kondisi anak-anak mereka serta upaya yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa.
Keselamatan Anak Jadi Tolok Ukur Keberhasilan MBG
Dave menegaskan, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur berdasarkan banyaknya makanan yang dibagikan maupun jumlah penerima manfaat yang terjangkau.
Mutu makanan, keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar operasional, serta perlindungan kesehatan penerima manfaat harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
“Program yang baik harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah perlu memperketat pemeriksaan terhadap dapur penyedia dan menindak tegas pihak yang terbukti lalai. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas, dan kejadian serupa tidak boleh terulang,” tutup Dave.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program MBG membutuhkan pengawasan berkelanjutan, standar keamanan pangan yang ketat, serta evaluasi terhadap setiap dugaan permasalahan agar tujuan pemenuhan gizi anak dapat tercapai tanpa mengabaikan keselamatan penerima manfaat.
