ETNIKOM.NET, CIREBON – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon memperkuat sinergi dengan institusi penegak hukum melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.
Kerja sama tersebut difokuskan pada upaya pencegahan dan mitigasi risiko hukum, sekaligus mengoptimalkan penanganan persoalan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian serta pengelolaan aset perusahaan.
Penandatanganan PKS dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kepala Daop 3 Cirebon Sigit Winarto bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Dr. Deddy Sutendy, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Dr. Agus Chandra, S.H., M.H., serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu.
Kepala Daop 3 Cirebon Sigit Winarto mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum dan membangun sinergi kelembagaan, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.
Menurutnya, sebagai penyelenggara transportasi perkeretaapian, KAI menghadapi berbagai tantangan hukum, termasuk persoalan pengelolaan dan pengamanan aset perusahaan. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui pendampingan dan pertimbangan hukum agar potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum, memitigasi risiko, serta melindungi perusahaan. Kami berharap melalui kerja sama ini, fungsi Kejaksaan dapat semakin dioptimalkan, khususnya dalam pemberian pertimbangan dan pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sigit.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Dr. Deddy Sutendy, S.H., M.H., menyampaikan bahwa KAI memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik serta pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui kerja sama tersebut, pihaknya berharap dapat memberikan dukungan hukum kepada KAI Daop 3 Cirebon melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Senada, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Dr. Agus Chandra, S.H., M.H., menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama tidak hanya berkaitan dengan pelayanan dan pendampingan hukum, tetapi juga mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan aset milik KAI.
Menurutnya, edukasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi risiko sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
“Melalui sinergi ini, kami berharap dapat memperkuat upaya pencegahan permasalahan hukum melalui edukasi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan dan pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
Adapun Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu yang diwakili Kasi Datun Andhika Suksmanugraha, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk mendukung KAI Daop 3 Cirebon dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.
Beberapa di antaranya meliputi sengketa kepemilikan aset, wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja sama, hingga gugatan Tata Usaha Negara.
Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan hukum terhadap kebijakan strategis perusahaan, penyusunan kontrak, hingga upaya penertiban aset.
Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu juga siap berperan sebagai konsiliator, mediator, maupun fasilitator apabila KAI menghadapi sengketa dengan instansi pemerintah lainnya.
Melalui penandatanganan kerja sama ini, KAI Daop 3 Cirebon berharap sinergi dengan jajaran Kejaksaan Negeri dapat semakin memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan kepastian hukum, serta meminimalkan potensi risiko dalam menjalankan kegiatan usaha.
Upaya tersebut diharapkan turut mendukung penyelenggaraan transportasi kereta api yang aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.









