ETNIKOM.NET,CIREBON- Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) mengungkap sejumlah fakta penting dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dugaan kebocoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp5,1 miliar.
Audiensi yang digelar bersama Bupati Cirebon, Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta sejumlah perangkat daerah itu menghasilkan beberapa poin penting terkait penyelesaian persoalan tersebut.
Ketua Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Qorib menyampaikan hasil audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dugaan kebocoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp5,1 miliar.
Audiensi yang dihadiri Bupati Cirebon, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya, Inspektorat, dan sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya itu mengungkap beberapa fakta penting mengenai penanganan kasus tersebut.
Qorib menyebutkan, poin pertama yang terungkap dalam audiensi adalah pengembalian dana BOS sebesar Rp5,1 miliar dilakukan atas kesadaran para kepala sekolah. Pengembalian tersebut disebut menggunakan dana pribadi yang berasal dari iuran para kepala sekolah, bukan dari anggaran BOS.
“Poin kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menjamin bahwa dana BOS tahun 2026 tetap aman dan tidak akan terdampak oleh pengembalian kebocoran anggaran yang terjadi sebelumnya,” ucapnya Kamis (11/6/2026)
Dengan demikian, iuran yang dilakukan para kepala sekolah untuk mengembalikan dana tersebut dipastikan tidak akan mengurangi atau mengganggu alokasi dana BOS tahun 2026.
Selain itu, dalam audiensi juga terungkap adanya perubahan struktur di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Korwil Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan disebut telah dihapus dan digantikan oleh tim kerja yang terdiri dari pengawas dan penilik.
“FORMASI menilai tiga poin tersebut menjadi catatan penting hasil audiensi dan diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait penanganan dugaan kebocoran dana BOS di Kabupaten Cirebon,” ujarnya
Qorib menegaskan akan terus mengawal proses penanganan persoalan tersebut guna memastikan tata kelola pendidikan berjalan transparan dan akuntabel.
