ETNIKOM.NET , CIREBON,– Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, H. E. Herman Khaeron, menyoroti kondisi nelayan Pantura yang saat ini kesulitan melaut akibat terbatasnya pasokan solar subsidi. Jum’at (8/5/26).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi distribusi dan harga minyak dunia.
Herman Khaeron menjelaskan, kondisi pasokan BBM nasional saat ini memang menghadapi tantangan, salah satunya karena sebagian suplai berasal dari kawasan Selat Hormuz.
“Memang kondisi saat ini terkendala suplai BBM. Sebagian pasokan, sekitar 20 persen, berasal dari kawasan Selat Hormuz. Ketika terjadi penutupan Selat Hormuz, tentu tidak serta-merta kita mendapatkan pengganti pasokan karena membutuhkan proses, meskipun sudah ada komitmen dari Amerika dan Rusia,” ujarnya.
Ia mengatakan, selain persoalan distribusi, faktor harga minyak dunia juga ikut memengaruhi kondisi BBM di dalam negeri. Meski demikian, pemerintah disebut terus berupaya menjaga kebutuhan BBM nasional yang mencapai sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barrel per hari agar tetap terpenuhi.
Menurut Herman, untuk BBM bersubsidi hingga akhir tahun dipastikan masih aman dan tidak mengalami kenaikan harga. Namun, beberapa jenis BBM non subsidi seperti Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan BBM industri memang mengalami penyesuaian harga mengikuti mekanisme floating price atau harga internasional.
“Kita berharap ketika harga minyak dunia turun, maka harga di dalam negeri juga ikut turun. Selain itu, kondisi nilai tukar rupiah juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama yang mencapai 5,6 persen diharapkan mampu menjaga kekuatan fiskal negara sehingga dampak konflik internasional dapat diminimalisir.
Herman juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying maupun penimbunan BBM di tengah situasi saat ini. Menurutnya, tindakan tersebut justru dapat memperburuk kondisi distribusi di lapangan.
“Terkait keluhan nelayan Pantura yang kesulitan melaut akibat terbatasnya solar bersubsidi, hal itu akan segera ditindaklanjuti. Kemungkinan yang terjadi bukan kenaikan harga, melainkan pembatasan kuota untuk beberapa jenis BBM subsidi,” ungkapnya.
Ia mengaku baru menerima laporan terkait kesulitan nelayan mendapatkan solar subsidi dan memastikan akan segera melakukan pengecekan langsung kepada pihak Pertamina.
“Saya juga baru mengetahui adanya keluhan nelayan terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Nanti akan kami cek dan pastikan langsung ke Pertamina,” tegasnya.
Herman mencontohkan, persoalan serupa sebelumnya pernah terjadi di Kalimantan terkait solar industri hingga menyebabkan antrean panjang kendaraan. Saat itu, dirinya langsung berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina Niaga sehingga persoalan dapat segera ditangani.
“Aspirasi nelayan Pantura ini juga akan kami teruskan dan koordinasikan lebih lanjut. Nanti hasilnya akan kami sampaikan kembali kepada media,” pungkasnya.
