ETNIKOM.NET, CIREBON — Penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Cirebon terus bergaung. Paguyuban Pelangi bersama sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan kembali menyatakan tekad untuk berjuang hingga kebijakan yang dinilai memberatkan ini dibatalkan.
Dalam prescon di salah satu hotel di kota Cirebon, Selasa (12/8/25). Perwakilan Paguyuban Pelangi, Hetta Mahendrati Latumeten, menegaskan perjuangan ini sudah berlangsung sejak awal 2024. Mereka telah menempuh berbagai jalur, mulai dari menyurati Presiden hingga Kementerian Dalam Negeri, serta melakukan aksi ke DPRD dan turun ke jalan.
“Di Pati kenaikan PBB hanya sekitar 250 persen dan berhasil dibatalkan. Di Cirebon hampir 1000 persen, kenapa kita tidak bisa? Kami akan berjuang sampai kapan pun. Kami minta media membantu membesarkan berita ini agar suara masyarakat Cirebon didengar para pemimpin di atas,” ujar Hetta.
Hetta menambahkan, meski kelompok mereka sering disebut hanya mewakili “satu persen” warga, kenaikan PBB sebenarnya dirasakan hampir semua kalangan, dengan kenaikan minimal 100 persen. Judicial review yang mereka ajukan memang ditolak Mahkamah Agung, namun terdapat dua dari lima hakim yang mendukung tuntutan tersebut.
“Kalau judicial review Kota Cirebon diterima, dampaknya bisa nasional. Daerah lain yang menaikkan PBB secara tidak wajar bisa menggunakan preseden itu. Kami sudah mengawali proses hukum meski belum berhasil, dan kami berharap Pemkot Cirebon mau peduli seperti yang terjadi di Pati,” ujarnya.
Ketua Harian Pamaci Cirebon, Adji P, menekankan bahwa pihaknya tetap mengutamakan dialog. Namun, jika tidak ada titik temu, aksi lanjutan kemungkinan akan digelar pada September mendatang.
“Perjuangan kita tidak hanya soal kenaikan PBB, tapi juga masalah lain di Cirebon, seperti BUMD yang kondisinya tidak sehat. Seharusnya BUMD bisa menjadi sumber PAD sehingga pajak tidak perlu dinaikkan tinggi. Ini yang kami tuntut untuk dibenahi,” kata Adji.
Aksi ini diharapkan dapat mendorong Pemkot Cirebon di bawah kepemimpinan Wali Kota Effendi untuk mendengarkan aspirasi warga dan mencari solusi yang tidak membebani masyarakat.[]
Penulis : Jums
