ETNIKOM.NET, JAKARTA — Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatakan, krisis perumahan di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan inovasi kebijakan yang terfokus pada masalah lahan serta pendekatan berbasis karakter wilayah.
Dia mengatakan, masalah utama sektor perumahan bukan hanya keterbatasan pembangunan, melainkan ketersediaan dan harga tanah. Dia menambahkan, dari berbagai diskusi dengan pengembang dan peneliti, didapati bahwa komponen terbesar dari harga rumah adalah tanah, diikuti oleh perizinan.
“Tanah adalah isu utama jika kita bicara perumahan dan kebijakan perumahan sosial. Konsumsi lahan meningkat pesat, terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa, sementara ketersediaan lahan terus menyusut. Harga tanah meningkat setiap tahun. Kalau dua hal ini bisa kita tangani, maka kita bisa menekan hingga 50?ri harga rumah,” tegas Wamen Fahri dalam Diskusi Tematik pada Forum International Conference on Infrastructure, Jakarta, Rabu (12/6/2025).
Wamen Fahri dalam kesempatan tersebut menegaskan, pemerintah tidak boleh bersaing dengan pasar dalam urusan tanah, melainkan menjadi fasilitator agar masyarakat dapat mengakses hunian dengan harga terjangkau. Sementara itu, sektor konstruksi dan teknologi pembangunan bisa dibiarkan berkembang secara kompetitif oleh swasta.
Fahri menambahkan, dalam kerangka besar program nasional, pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah yakni satu juta di wilayah urban, satu juta di rural (perdesaan), dan satu juta di wilayah pesisir.
Pembagian ini, menurutnya, bukan semata-mata angka, melainkan mencerminkan pendekatan kebijakan yang harus disesuaikan dengan konteks masing-masing wilayah.
Untuk kawasan perdesaan, dia melanjutkan, pendekatan yang diambil adalah renovasi rumah-rumah yang sudah ada. Karena mayoritas warga desa sudah memiliki lahan, fokus kebijakan diarahkan pada penyertifikatan lahan dan perbaikan fisik rumah.
“Setiap rumah akan direnovasi dengan dukungan dana sebesar Rp21,5 juta, di mana mayoritas dana tersebut digunakan untuk pembelian material.” Ujarnya.
Pemerintah juga mendorong koperasi lokal untuk menjadi penyuplai bahan bangunan, sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui program koperasi nasional.
“Ini bukan hanya soal rumah, tapi tentang membangun ekosistem ekonomi di desa,” kata Fahri.
Untuk wilayah pesisir, lanjutnya, pendekatannya berbeda. Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata untuk menata kawasan nelayan agar menjadi kawasan hunian sekaligus destinasi wisata masa depan. Fahri menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menghadirkan “13.000 Maladewa baru” di sepanjang garis pantai Nusantara.
“Ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengembangkan hunian pesisir yang terintegrasi dengan ekosistem ekonomi maritim dan pariwisata.” Ucapnya.
Sementara itu, untuk wilayah urban, tambahnya, tantangan utama adalah mahalnya harga lahan. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong budaya hidup vertikal melalui pembangunan rumah susun.
Fahri mengatakan, subsidi harus diarahkan pada penyediaan lahan untuk hunian vertikal. Masyarakat harus mulai menerima pola hidup bertingkat, seperti yang sudah dilakukan di banyak kota besar dunia.
“Tidak ada ketahanan pangan dan energi tanpa pengendalian penggunaan lahan. Dan untuk itu, kehidupan vertikal adalah keniscayaan,” ujarnya.
Fahri menyebut bahwa sektor perumahan akan menjadi penggerak utama ekonomi nasional dalam satu dekade mendatang. Dengan proyeksi kebutuhan pembiayaan sekitar Rp30 triliun per tahun, program ini akan menyerap tenaga kerja, menggerakkan 185 sektor industri terkait, dan secara langsung menurunkan angka kemiskinan.
“Setiap elemen pembangunan rumah menyentuh berbagai sektor dari semen, baja, kayu, sampai tenaga kerja. Ini adalah peluang besar untuk seluruh pelaku ekonomi nasional,” pungkas Wamen Fahri.[]
Sumber Berita: PJMI
