Penulis: Diana Nofalia, S.P. | Aktivis Muslimah dan Entrepreneur
ETNIKOM.NET, JAKARTA — Kenaikan harga beras di tengah stok yang melimpah jelas menjadi ironi. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Lilik Sutiarso, menyebut bahwa lonjakan harga ini sangat tidak masuk akal. Pasalnya, tahun ini produksi beras nasional dalam kondisi memuaskan, bahkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.
Dalam analisanya, Prof. Lilik mengungkapkan bahwa anomali harga ini disebabkan oleh distribusi yang tidak berjalan normal. Meskipun stok cukup, distribusi yang terganggu menyebabkan pasokan di pasar tidak stabil sehingga memicu kenaikan harga. Selain itu, adanya spekulasi harga oleh pelaku pasar serta beban biaya logistik turut memperburuk kondisi.
Sejumlah pengamat mendesak pemerintah, khususnya Perum Bulog, untuk segera menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Juni–Juli 2025. Hal ini penting mengingat jumlah wilayah yang mengalami lonjakan harga terus bertambah—dari 119 kabupaten/kota pada awal Juni menjadi 133 kabupaten/kota hanya dalam sepekan.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyebut bahwa harga beras medium dan premium sudah berbulan-bulan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) secara nasional. Salah satu penyebabnya adalah penyerapan besar-besaran gabah oleh Bulog yang justru menumpuk di gudang dan tak segera didistribusikan ke pasar.
Kebijakan semacam ini, alih-alih menstabilkan harga, justru menciptakan kelangkaan semu di pasar. Akibatnya, rakyat kecil harus menanggung beban harga yang kian melambung, meski negara mengklaim stok beras melimpah.
Situasi ini tidak lepas dari karakter sistem ekonomi kapitalistik, di mana pangan diperlakukan sebagai komoditas dagang, bukan hak dasar rakyat. Negara dalam sistem ini hanya berperan sebagai regulator, bukan pelindung atau penjamin distribusi yang adil. Alhasil, kepentingan pasar dan elite lebih diutamakan ketimbang kebutuhan rakyat banyak.
Berbeda dengan sistem Islam yang memandang pangan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dijamin negara. Dalam sistem ekonomi Islam, negara bertanggung jawab langsung atas produksi, distribusi, dan pengelolaan cadangan pangan tanpa menjadikannya alat spekulasi. Negara akan memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi secara merata, adil, dan berkesinambungan.
Beberapa langkah konkret dalam sistem Islam antara lain:
Memberikan subsidi penuh untuk bibit, pupuk, dan sarana produksi pertanian (saprotan) kepada petani.
Melarang keras praktik penimbunan.
Menjamin distribusi merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Tidak menetapkan harga secara paksa, namun membiarkan harga terbentuk secara alami di pasar sesuai prinsip syariah, tanpa manipulasi atau intervensi yang zalim.
Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam yang menolak praktik zalim dalam mekanisme pasar. Maka dari itu, solusi hakiki atas persoalan ini bukanlah sekadar revisi regulasi, tapi perubahan sistem secara menyeluruh.
Hanya sistem Islam yang mampu menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan hakiki bagi seluruh rakyat. Sebab, sistem ini dibangun atas dasar akidah yang kuat dan hukum yang menyeluruh—bukan tambal sulam kebijakan sesaat. Wallahu a’lam.[]
