ETNIKOM.NET,CIREBON – Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang menjadi instrumen vital dalam upaya peningkatan gizi balita dan edukasi keluarga di Kota Cirebon justru menuai persoalan serius. Polemik mencuat akibat mekanisme pencairan anggaran yang tersendat dan nominal bantuan yang dinilai tidak proporsional dengan beban kerja kader di lapangan.
Tatin Nuryatin, Ketua Posyandu RW 02 Syekhmagelung, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran PMT yang diterima Posyandu dan Posbindu hanya sebesar Rp500 ribu per triwulan—dengan rincian Rp300 ribu untuk Posyandu dan Rp200 ribu untuk Posbindu—sudah termasuk insentif bagi para kader.
“Pada tahun 2024, kami bahkan sempat mengalami keterlambatan pencairan hingga lima bulan. Dalam kondisi itu, kami terpaksa menalangi kegiatan dari kas internal yang sangat terbatas,” ujar Tatin dengan nada prihatin.
Ia menegaskan perlunya pencairan anggaran secara bulanan demi kelangsungan kegiatan pelayanan dasar di masyarakat. Selain itu, Tatin juga menyoroti minimnya insentif kader yang hanya mencapai Rp700 ribu setiap tiga bulan, dan harus dibagi kepada 12 orang kader. “Nilai tersebut jelas jauh dari layak jika melihat beban kerja yang diemban,” imbuhnya.
Ketua RW 02 Sywkhmagelung, Sri Rahayu, turut menyuarakan keprihatinan atas kondisi tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak RW kerap kali harus menyokong kegiatan Posyandu melalui dana kas RW atau donasi warga. “Kami harap pemerintah daerah bersama DPRD Kota Cirebon lebih tanggap terhadap kondisi ini dan memberikan perhatian khusus kepada kader yang telah bekerja keras di garda terdepan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Kondisi serupa juga dialami oleh Posyandu RW 12 Bedeng Baru. Siti, salah satu kader, mengungkapkan bahwa pencairan PMT dan insentif kader di wilayahnya juga berlangsung per triwulan dan pernah mengalami keterlambatan hingga lima bulan pada tahun lalu.
Menanggapi permasalahan ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menyatakan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera membahas permasalahan ini dalam forum dewan dan meminta klarifikasi dari dinas terkait.
“PMT adalah program krusial yang berpengaruh langsung terhadap kualitas tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat. Kami akan mendorong agar pencairan anggaran dilakukan secara reguler dan lebih tertib,” ujar politisi Partai Amanat Nasional tersebut.
Rinna juga menekankan pentingnya reformasi sistem pencairan dan peningkatan kesejahteraan kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar. “Jika pelayanan dasar ingin optimal dan berkelanjutan, maka penguatan di tingkat kader adalah keharusan,” pungkasnya.
Penulis : JUMS
