Langkah strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Indramayu, dan KAI. Proyek ini tidak hanya bertujuan memodernisasi infrastruktur, tetapi juga untuk memperkuat aspek keselamatan operasional kereta api serta mengurangi simpul kemacetan dikawasan tersebut.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas underpass ini adalah langkah krusial untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih aman.

“Keselamatan adalah prioritas utama baik bagi perjalanan kereta api maupun bagi masyarakat pengguna jalan raya. Pembangunan Underpass Jatibarang ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menghilangkan titik rawan kemacetan dan potensi bahaya di perlintasan, sehingga arus logistik dan mobilitas warga tetap terjaga kelancarannya,” ujar Muhibbuddin.

Rencana peningkatan Underpass BH 421 akan membawa perubahan signifikan pada aksesibilitas wilayah tersebut. Struktur jalan akan diperlebar masing-masing 15 meter ke arah kanan dan kiri, serta 50 meter ke arah utara dan selatan. Selain perluasan jalur menjadi dua lajur, ketinggian terowongan juga akan ditambah untuk mengakomodasi kendaraan yang lebih besar agar tidak lagi terjadi kendala teknis saat melintas.

Selama tahap perencanaan, KAI Daop 3 Cirebon terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dishub, Kepolisian, hingga TNI, guna memastikan proses pembangunan berjalan selaras dengan standar keselamatan operasional kereta api.

Menyadari bahwa pembangunan ini bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat, KAI dan Pemerintah Kabupaten Indramayu mengedepankan pendekatan yang humanis kepada masyarakat khususnya penghuni yang menempati aset KAI, dimana proyek ini mencakup area aset KAI seluas kurang lebih 2.828 m^2 yang berdampak pada 15 hunian warga serta akses jalan.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama dari warga dan pemerintah daerah. Dukungan terhadap modernisasi infrastruktur ini adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan kita semua.

KAI akan terus bersinergi agar berjalan harmonis, aman, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indramayu,” tutup Muhibbuddin.

The post KAI Daop 3 Cirebon Dukung Peningkatan Underpass BH 421 demi Keselamatan dan Kelancaran Mobilitas appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Stabilitas tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit, peningkatan aset perbankan, pertumbuhan investor pasar modal, serta semakin luasnya akses layanan keuangan bagi masyarakat. OJK Cirebon juga terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui program edukasi, pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI), serta peningkatan perlindungan konsumen.
Kinerja Perbankan BPR
Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan pertumbuhan positif secara yoy, ytd, dan mtm.

Penyaluran kredit hingga Maret 2026 meningkat menjadi Rp2,162 triliun (yoy 5,31%, ytd 7,55%, mtm 0,23%).
Rasio kredit macet (NPL) menurun secara yoy dan ytd masing-masing 2,15% dan 2,19%.

Aset meningkat menjadi Rp2,96 triliun (yoy 7,02%, ytd 3,16%, mtm 1,14%).
DPK meningkat menjadi Rp2,24 triliun (yoy 0,98%, mtm 0,52%).

Dari sisi rentabilitas, ROA tercatat 2,10% (menurun yoy dan ytd, namun naik mtm). Rasio BOPO meningkat menjadi 87,72%, sedangkan CAR tetap kuat di 21,74%.

Penyaluran kredit BPR didominasi:
Bukan lapangan usaha lainnya (40,74%)
Perdagangan besar dan eceran (34,94%)
Rumah tangga (8,15%)
Jasa kemasyarakatan (3,59%)
Pertanian (3,58%)
OJK juga mendorong penerapan strategi anti-fraud serta penguatan konsolidasi BPR sesuai regulasi terbaru.

Kinerja Bank Umum

Pada Triwulan I 2026:
Kredit meningkat menjadi Rp48,19 triliun (mtm 0,13%, ytd 37,01%)
Aset Rp59,63 triliun dan DPK Rp41,31 triliun
NPL terjaga di 3,61%
Kredit konsumsi mendominasi sebesar Rp23,33 triliun (48,4%), sementara kredit investasi mencatat pertumbuhan mtm tertinggi.

Bank Umum Syariah

Pembiayaan meningkat menjadi Rp7,78 triliun
Aset Rp8,37 triliun (mtm naik, ytd turun)
DPK Rp5,54 triliun
NPF terjaga di 2,82%
Pembiayaan masih didominasi kredit konsumsi, sementara kredit modal kerja tumbuh paling tinggi secara mtm.
OJK bersama TPAKD juga aktif mengedukasi masyarakat terkait keuangan syariah guna mendorong inklusi ekonomi berbasis syariah.

Kinerja IKNB

LKM: Aset Rp54,84 miliar (yoy +178,14%), DPK Rp23,54 miliar
LKMS: Aset Rp35,64 miliar, pembiayaan Rp17,55 miliar

Pasar Modal

Jumlah investor meningkat menjadi 567,6 ribu SID (yoy 79,8%).
Nilai transaksi saham mencapai Rp2,57 triliun (yoy +101,26%).

Hal ini menunjukkan meningkatnya literasi dan optimisme masyarakat terhadap investasi.

Pelayanan Konsumen
Selama Triwulan I 2026:
901 layanan konsultasi dan pengaduan
78,36% walk-in
21,64% melalui surat/APPK
Pengaduan terbanyak:
Fintech lending (32,85%)
Bank umum (32,52%)
Layanan SLIK mencapai 4.770 permintaan (offline dan online).

Mayoritas pengguna layanan:
Pegawai swasta (30,08%)
Wirausaha (26,30%)
IRT (19,20%)
Wilayah terbanyak:
Kabupaten Cirebon (46,17%)
Kota Cirebon (28,75%)
Edukasi dan Inklusi Keuangan
OJK Cirebon melaksanakan:
59 kegiatan edukasi
7.324 peserta

Program GERAK Syariah:
16 kegiatan
3.196 peserta
300 rekening tabungan haji
Pengembangan Desa EKI 2026

Lima lokasi:

Desa Gunung Kuning (Majalengka) – Situ Cipanten
Desa Gebang Mekar (Kab. Cirebon)
Desa Jagara (Kuningan)
Desa Karangsong (Indramayu)
Wisata Kuliner Jl. Moh. Toha (Kota Cirebon)

Fokus pengembangan:

Gunung Kuning (wisata berbasis ekonomi)
Gebang Mekar (kampung nelayan)
Dukungan Program Pemerintah
OJK juga mendukung Program PINTAR di Desa Paninggaran melalui edukasi keuangan dan program “Buku Layak Pakai”.
Komitmen OJK

OJK Cirebon berkomitmen:

Menjaga stabilitas keuangan berkelanjutan Memperkuat literasi dan inklusi keuangan Menegakkan tata kelola bersih OJK juga melarang pemberian hadiah/hampers kepada seluruh jajaran sebagai bagian dari pengendalian gratifikasi.

The post Stabilitas sektor jasa keuangan Ciayumajakuning terjaga, OJK Cirebon perkuat literasi dan inklusi keuangan appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Kasus tersebut kini ramai diperbincangkan masyarakat dan disebut tengah dalam proses klarifikasi internal partai serta pendalaman oleh aparat penegak hukum.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Kuwu Kedung Jaya, Adv. Qorib, SH., MH., mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon agar segera memanggil dan memeriksa oknum anggota dewan berinisial HSG yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

Menurut Qorib, DPRD Kota Cirebon merupakan lembaga terhormat yang memegang amanah rakyat, sehingga setiap anggota dewan wajib menjaga integritas, etika, serta moralitas sebagai representasi publik.

Ia menegaskan, Kota Cirebon selama ini dikenal sebagai Kota Wali yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, spiritualitas, akhlak, serta norma kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Jangan sampai lembaga kehormatan rakyat justru tercoreng oleh perilaku oknum yang tidak mencerminkan nilai kepatutan publik,” ujar Qorib Rabu (29/4/2026).
Selain meminta BK DPRD segera bertindak, Qorib juga mendesak Ketua DPRD Kota Cirebon untuk turun tangan mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan penonaktifan sementara dari jabatan struktural maupun alat kelengkapan dewan sampai persoalan tersebut benar-benar terang.

Menurutnya, langkah tegas sangat penting demi menjaga marwah kelembagaan serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kota Cirebon.

Qorib yang juga mantan aktivis mahasiswa itu mengaku sangat menyayangkan apabila dugaan hubungan tidak patut tersebut benar terjadi, terlebih jika melibatkan istri orang lain yang suaminya merupakan sosok pemimpin di desa dan memiliki kehormatan sosial di tengah masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan apabila benar terdapat perilaku tidak patut, amoral yang dilakukan oleh seorang oknum anggota DPRD Kota Cirebon dengan menjalin hubungan dengan istri orang lain,” katanya.

Ia menilai, persoalan tersebut bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan telah menyentuh aspek moral publik, etika jabatan, dan kehormatan lembaga.

“Apabila lembaga DPRD Kota Cirebon tidak segera mengambil sikap tegas, maka publik akan menilai ada pembiaran terhadap perilaku yang mencederai moralitas, merusak citra Kota Wali, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat,” tegasnya.
Qorib menambahkan, hukum, etika, dan moral publik harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kedudukan agar keadaban publik di Kota Cirebon tetap terjaga.

The post Kuasa Hukum Kuwu Kedung Jaya Desak BK DPRD Kota Cirebon Periksa Oknum Anggota Dewan Terkait Dugaan Persoalan Moral appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

KAI memberlakukan pengembalian bea tiket 100% (di luar bea pesan) bagi pelanggan yang terdampak keterlambatan, perubahan rute, atau pembatalan perjalanan. Batas waktu pengajuan refund diberikan hingga 7 hari sejak jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket, sementara proses pencairan dana diupayakan selesai maksimal 1 x 24 jam setelah pembatalan dilakukan. Selain itu, pengembalian bea bagasi juga diberikan secara penuh apabila pelanggan tidak melakukan perjalanan.

“KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100% di luar bea pesan bagi pelanggan yang terdampak. Kami memastikan seluruh proses dapat diakses dengan mudah melalui berbagai kanal layanan,” ujar Muhibbuddin.

Secara rinci, pengembalian tiket diberikan kepada pelanggan yang membatalkan perjalanan akibat keterlambatan, penundaan lebih dari satu jam, perubahan rute perjalanan, hingga pelanggan yang memilih tidak menggunakan kereta api pengganti atau moda lanjutan. Kebijakan ini juga mencakup tiket pulang-pergi, tiket lanjutan (connecting), serta tiket layanan KAI Group dalam satu kode booking yang terdampak.

Per pukul 01.04 WIB 28 April 2026, jalur hilir lintas Bekasi–Tambun telah berhasil dibuka dan dapat dilalui. Namun, jalur hulu masih dalam proses evakuasi intensif sehingga berdampak pada jadwal perjalanan di wilayah Daop 3 Cirebon.

“Saat ini, perjalanan KA di wilayah Daop 3 Cirebon masih mengalami keterlambatan seiring dengan proses normalisasi operasional. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan terus berupaya mempercepat pemulihan jalur dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan,” tambahnya.

Berdasarkan data hingga pukul 13.26 WIB, tercatat 15 korban meninggal dunia (telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati) dan 88 korban luka-luka yang kini dalam penanganan medis. KAI sepenuhnya menyerahkan proses investigasi penyebab kecelakaan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

KAI juga menyiapkan Posko Informasi di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga memperoleh informasi terkait penumpang. Tim medis, Basarnas, KAI, TNI, dan Polri bekerja bersama secara terkoordinasi di lapangan untuk memastikan setiap korban mendapatkan pertolongan terbaik.

Posko Informasi tersedia selama 14 hari di Stasiun Gambir dan Stasiun Bekasi Timur. Seluruh penanganan ditindaklanjuti melalui posko, termasuk layanan bagi pelanggan KAJJ yang terdampak. Untuk informasi lebih lanjut: Call Center 121 atau WhatsApp 0811-2223-3121.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan dalam situasi ini. Di tengah kondisi yang tidak mudah, kami berupaya memastikan setiap korban tertangani dengan baik, keluarga tetap mendapatkan informasi yang jelas,” tutup Muhibbuddin .

The post KAI Daop 3 Cirebon Pastikan Refund 100% dan Percepat Normalisasi Jalur Pasca Insiden Bekasi Timur appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Forum yang diikuti hampir 200 wakil bupati dan wakil wali kota dari berbagai daerah itu menjadi momentum penting untuk meneguhkan posisi wakil kepala daerah sebagai bagian integral dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketua Umum ASWAKADA, Armuji, dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat soliditas organisasi pasca Musyawarah Nasional di Yogyakarta. Menurutnya, tingginya antusiasme peserta menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa wakil kepala daerah membutuhkan wadah komunikasi dan perjuangan yang kuat.

“Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi langkah awal untuk menindaklanjuti hasil Munas dan membangun kesamaan visi tentang peran strategis wakil kepala daerah. Kita ingin posisi ini semakin kuat, baik secara fungsi maupun kewenangan,” ujar Armuji.

Ia menilai ASWAKADA harus terus tumbuh sebagai organisasi yang mandiri dan berdaya, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan kontribusi anggota yang terstruktur agar berbagai program organisasi dapat berjalan berkelanjutan.

Armuji juga menyoroti peluang revisi regulasi pemerintahan daerah sebagai momentum untuk memperjelas dan memperkuat kewenangan wakil kepala daerah. Ia mengajak seluruh anggota ASWAKADA aktif menyusun gagasan serta masukan substantif agar aspirasi daerah dapat terakomodasi dalam perubahan kebijakan ke depan.

“Kita harus siap dengan gagasan dan substansi. Ketika ruang revisi terbuka, kita sudah memiliki usulan konkret yang lahir dari pengalaman di daerah,” tegasnya.

Meski demikian, Armuji mengingatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata, pelayanan yang konsisten, dan komitmen bersama menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut, mengapresiasi perkembangan ASWAKADA yang dinilainya semakin matang sebagai asosiasi yang memiliki arah perjuangan jelas.

“ASWAKADA hari ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Ini bukan lagi sekadar forum komunikasi, tetapi asosiasi yang memiliki peran penting dalam mendorong kualitas kepemimpinan daerah,” ujar Akmal Malik.

Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk para wakil kepala daerah, dalam memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama terkait penguatan peran dan kewenangan wakil kepala daerah.

Menurutnya, banyak persoalan di lapangan muncul akibat belum tegasnya pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena itu, ia mendorong daerah untuk tidak hanya menunggu perubahan, tetapi terlibat aktif merumuskan penyempurnaan regulasi.

“Kalau ingin ada perubahan, daerah harus bersuara. Substansi yang kuat harus lahir dari pengalaman nyata di daerah, termasuk dari para wakil kepala daerah sendiri,” katanya.

Akmal Malik juga menegaskan bahwa kejelasan norma hukum menjadi penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, efektif, dan produktif antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menilai kegiatan Bimtek dan silaturahmi ASWAKADA memiliki arti strategis, tidak hanya sebagai forum penguatan kapasitas, tetapi juga ruang kolaborasi untuk memperkuat peran wakil kepala daerah dalam pembangunan.

“Kegiatan ini lebih dari sekadar seremoni. Ini ruang strategis untuk bertukar pengalaman, memperluas perspektif, dan merumuskan langkah bersama dalam memperkuat kontribusi wakil kepala daerah bagi kemajuan daerah dan nasional,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sinergi antarwakil kepala daerah menjadi modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang lebih responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui forum seperti ASWAKADA, berbagai praktik baik dari daerah dapat dibagikan dan menjadi inspirasi bersama.

Menurutnya, penguatan peran wakil kepala daerah juga sejalan dengan semangat menghadirkan pemerintahan yang solid, harmonis, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Sinergi bukan hanya soal koordinasi, tetapi tentang bagaimana kita membangun kolaborasi yang menghadirkan solusi dan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat kebersamaan ini menjadi energi untuk mewujudkan Indonesia yang semakin solid dan berkemajuan,” pungkasnya.

The post ASWAKADA 2026 Perkuat Sinergi dan Peran Strategis Wakil Kepala Daerah untuk Pembangunan Nasional appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Pemerhati budaya dan sejarah, Edi Suripno, menilai narasi yang berkembang saat ini mengandung persoalan serius. Ia menegaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi merupakan hal yang sah, namun harus berbasis data dan verifikasi yang kuat.

“Ketika kritik dibangun di atas asumsi yang keliru dan mengabaikan fakta hukum, maka itu bukan lagi kontrol sosial, melainkan upaya delegitimasi,” ujar Edi kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, argumen yang menyebut kepengurusan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Cirebon tidak sah karena merujuk pada Surat Keputusan (SK) tahun 2020 dinilai tidak tepat secara hukum. Ia menjelaskan bahwa Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2023 bersifat prospektif, sehingga tidak dapat digunakan untuk membatalkan keputusan yang terbit sebelum regulasi tersebut berlaku.

“Penggunaan regulasi baru untuk menilai produk hukum lama tanpa dasar transisi yang jelas merupakan simplifikasi hukum yang berbahaya dan berpotensi menyesatkan publik,” tegasnya.

Edi juga menyoroti prinsip dalam hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa keabsahan suatu keputusan tidak otomatis gugur hanya karena adanya perubahan regulasi, kecuali terdapat pencabutan resmi dari pejabat berwenang. Dalam konteks ini, Wali Kota Cirebon memiliki otoritas penuh dalam penerbitan maupun pembaruan SK TACB.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, polemik yang berkembang saat ini tidak lagi murni menyasar kelembagaan. Figur Ketua TACB Kota Cirebon, Panji Amiarsa, disebut menjadi sasaran implisit dari narasi yang beredar di ruang publik.

“Ketika legitimasi lembaga dipersoalkan secara terbuka, publik akan mengaitkannya dengan kapasitas personal ketuanya. Ini bentuk personalisasi serangan yang tidak sehat,” katanya.

Padahal, lanjut Edi, Panji Amiarsa memiliki legitimasi profesional yang kuat, termasuk sertifikasi kompetensi ahli cagar budaya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi tersebut merupakan pengakuan resmi negara atas keahlian di bidang pelestarian cagar budaya.

Di sisi lain, polemik ini muncul di tengah penanganan kasus dugaan perusakan Jembatan Kereta Api Kalibaru yang diduga sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Posisi TACB dinilai krusial dalam menentukan arah kebijakan dan penanganan kasus tersebut.

Edi mengingatkan, berkembangnya narasi yang meragukan legitimasi TACB tanpa dasar kuat justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan utama, yakni perlindungan cagar budaya.

“Ini bisa dibaca sebagai upaya pengalihan isu yang merugikan kepentingan publik. Fokus seharusnya pada dugaan perusakan cagar budaya, bukan polemik administratif yang belum tentu relevan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas diskursus publik. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dapat menciptakan preseden buruk dan merusak tatanan demokrasi.

“Ruang publik harus diisi dengan opini berbasis fakta. Jika tidak, maka yang terjadi adalah manipulasi persepsi yang berbahaya,” katanya.

Edi menegaskan bahwa kritik tetap harus dijaga dalam koridor etika publik. Ia mengingatkan bahwa disinformasi bukan bagian dari kebebasan berekspresi, melainkan bentuk pelanggaran yang dapat berdampak luas, termasuk pada reputasi individu.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara jernih dan proporsional. Ia menilai upaya pelestarian cagar budaya harus menjadi prioritas utama, bukan teralihkan oleh polemik yang dibangun di atas asumsi yang lemah.

“Jika ada kekurangan dalam tata kelola, maka perbaikannya harus diarahkan pada sistem dan kewenangan yang tepat. Menyerang individu tanpa dasar justru kontraproduktif terhadap tujuan pelestarian cagar budaya,” pungkasnya.

The post Polemik TACB Cirebon Memanas, Pemerhati Soroti Disinformasi dan Serangan Personal dalam Isu Cagar Budaya appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Peristiwa tersebut sempat memicu kepanikan warga sekitar. Mereka berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

Kebakaran yang terjadi di kawasan padat aktivitas ini menjadi perhatian, mengingat keberadaan bengkel dan toko aki yang menyimpan bahan mudah terbakar berpotensi mempercepat penyebaran api.

Kapolsek Gunung Jati AKP Mochamad Komarudin, S.H., M.H. menjelaskan, api diduga berasal dari korsleting listrik di area bengkel motor yang kemudian dengan cepat merambat ke bangunan lain yang berdempetan, termasuk toko aki.

“Kebakaran diduga akibat konsleting arus listrik di bengkel, kemudian api merambat ke bagian lain,” ujarnya.

Kronologi kejadian bermula saat Didik Nursidik (35), pemilik toko aki, melihat kepulan asap tebal disertai api dari arah bengkel di samping tokonya. Saat mencoba mengecek ke bagian belakang, api sudah membesar dan mulai merambat, sehingga ia segera meminta bantuan warga.

Tak lama berselang, Muhamad Ramdani (41), penyewa bengkel, serta Samsudin (61), pemilik ruko, turut datang ke lokasi dan bersama warga berupaya memadamkan api.

Petugas pemadam kebakaran bersama kepolisian tiba sekitar pukul 09.21 WIB dan langsung melakukan pemadaman menggunakan tiga unit mobil damkar. Api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 09.50 WIB.

Akibat kejadian tersebut, sejumlah barang hangus terbakar, di antaranya dua unit sepeda motor (Yamaha Mio Soul dan Suzuki Smash), kompresor, lemari pendingin, televisi tabung, serta bagian atap bangunan yang mengalami kerusakan parah.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan pendataan saksi untuk memastikan penyebab kebakaran secara pasti.

Kasi Humas Polres Cirebon Kota AKP M. Aris Hermanto mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama terkait instalasi listrik.

“Kami mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan segera melaporkan melalui Layanan Polisi 110 apabila terjadi keadaan darurat,” ungkapnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di lingkungan tempat tinggal maupun usaha yang memiliki risiko kebakaran tinggi.

The post Api Cepat Membesar, Ruko Bengkel dan Toko Aki di Gunungjati Ludes Terbakar appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Cirebon kepada Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, pada Sabtu (25/4) sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Cirebon atas komitmen OJK Cirebon dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang aman dan legal.

Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi OJK Cirebon dalam menghadirkan berbagai program edukasi dan perluasan akses keuangan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat di wilayah Ciayumajakuning.

Sepanjang periode terakhir, OJK Cirebon secara aktif melaksanakan berbagai
program edukasi keuangan bagi pelajar, mahasiswa, perempuan, pelaku UMKM, komunitas masyarakat, hingga aparatur pemerintah daerah.

Program tersebut mencakup edukasi pengelolaan keuangan yang bijak, peningkatan kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman online ilegal, penguatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, hingga perluasan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat.

Selain itu, OJK Cirebon juga terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, lembaga pendidikan, komunitas, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan di daerah.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan kontribusi OJK dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, tetapi juga amanah bahwa upaya menghadirkan akses keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan harus
terus kita jaga dan tingkatkan,” ujar Agus.

Agus menambahkan bahwa literasi dan inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi.

“Kami percaya, literasi yang kuat akan melahirkan keputusan keuangan yang bijak. Dan inklusi yang luas akan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh, mandiri, dan sejahtera,” terang Agus

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan rasa syukur serta apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang selama ini telah membangun kolaborasi positif bersama OJK Cirebon.

“Kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan serta sinergi yang telah terbangun dengan sangat baik selama ini. Semoga kolaborasi ini senantiasa diberkahi, membawa manfaat yang lebih luas, dan menjadi jalan kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” tambah Agus.

Ke depan, OJK Cirebon berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi keuangan masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai risiko keuangan ilegal, serta mendorong akses keuangan yang merata hingga ke pelosok daerah.

Melalui berbagai upaya tersebut, OJK Cirebon berharap masyarakat semakin cerdas secara finansial, memiliki akses keuangan yang lebih luas, serta mampu mewujudkan masa depan yang lebih cerah, mandiri, dan sejahtera.

OJK Cirebon meyakini bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, memperkuat perlindungan konsumen, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

The post OJK Cirebon Raih Penghargaan dari Bupati Imron atas Kontribusi Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Kegiatan MCU ini dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 15 April hingga 18 Mei 2026 dan bertempat di Pramita Lab. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari upaya preventif perusahaan untuk memastikan seluruh pekerja dalam kondisi sehat dan prima dalam menjalankan tugasnya.

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menyampaikan bahwa kesehatan pekerja menjadi faktor penting dalam mendukung keselamatan operasional kereta api.

“Melalui pelaksanaan Medical Check Up ini, kami ingin memastikan seluruh pekerja berada dalam kondisi sehat dan prima, sehingga dapat menjalankan tugas secara optimal serta mendukung keselamatan perjalanan kereta api,” ujar Muhibbuddin.

Lebih lanjut, Muhibbuddin mengatakan pelaksanaan MCU ini wajib diikuti oleh seluruh pekerja, baik yang bertugas di bidang operasional maupun non operasional. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh pekerja memiliki kondisi kesehatan yang terjaga dengan baik.

Adapun rangkaian pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik umum (termasuk pengukuran tekanan darah), pemeriksaan laboratorium berupa tes darah lengkap dan urin, pemeriksaan jantung melalui elektrokardiogram (EKG), pemeriksaan mata (visus) termasuk tes buta warna, serta pemeriksaan radiologi (rontgen).

“Keselamatan perjalanan kereta api tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kesehatan pekerja menjadi prioritas utama,” tambah Muhibbuddin.

Melalui kegiatan ini, KAI Daop 3 Cirebon berharap seluruh pekerja dapat terus menjaga kesehatan sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan serta menjamin keselamatan perjalanan kereta api.

The post Pastikan Kebugaran Pekerja, KAI Daop 3 Cirebon Gelar Medical Check Up appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Menurut Rinna, terbitnya surat permohonan pembongkaran jembatan rel lama oleh Wali Kota Cirebon tertanggal 2 Januari 2026 menjadi gambaran lemahnya literasi hukum di kalangan pengambil keputusan.

“Saya melihat persoalan ini berawal dari pengabaian hukum, yang pada akhirnya bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran yang dibungkus legitimasi semu,” ujar Rinna, Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan, objek yang berpotensi sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) tidak seharusnya diperlakukan hanya sebagai hambatan teknis aliran sungai tanpa melalui kajian hukum yang menyeluruh.

Menurutnya, kebijakan publik tidak boleh lahir hanya dari pertimbangan pragmatis seperti normalisasi sungai atau pengendalian banjir, namun harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Rinna menjelaskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya secara tegas mengatur bahwa setiap objek yang diduga memiliki nilai sejarah harus melalui proses identifikasi, kajian, dan penetapan sebelum dilakukan tindakan lanjutan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 juga menegaskan pentingnya mekanisme perlindungan sebagai bagian dari sistem pengelolaan cagar budaya yang terintegrasi.

“Namun fakta di lapangan menunjukkan prinsip-prinsip tersebut tidak dijadikan pijakan utama. Hukum diposisikan sebagai variabel sekunder, bukan fondasi kebijakan,” katanya.

Rinna menilai situasi ini bukan sekadar kesalahan prosedural biasa, tetapi mencerminkan kegagalan sistemik dalam membangun literasi hukum di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Ia menyebut, lemahnya pemahaman hukum juga memicu munculnya narasi liar di masyarakat karena pemerintah dinilai tidak tegas menjelaskan status ODCB, prosedur hukum, serta alasan kebijakan yang diambil.

Akibatnya, masyarakat terbelah antara kelompok yang mendukung pembongkaran atas nama pembangunan dan kelompok yang menolak demi pelestarian sejarah.

Sebagai anggota DPRD, Rinna menegaskan lembaga legislatif tidak boleh hanya menjadi institusi formal yang sekadar mengetahui kebijakan eksekutif.

“Dalam kasus ini, DPRD harus mengambil posisi tegas, melakukan evaluasi menyeluruh, memastikan adanya audit hukum, serta mendorong pertanggungjawaban jika ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah menjadikan literasi hukum sebagai agenda prioritas melalui pelatihan ASN, penyusunan pedoman kebijakan berbasis hukum, serta penguatan peran tenaga ahli hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Menurut Rinna, kasus pembongkaran Jembatan Kalibaru harus menjadi momentum refleksi bersama agar pembangunan di Kota Cirebon berjalan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sah secara hukum, adil secara sosial, dan berkelanjutan.

The post Rinna Suryanti Soroti Pembongkaran Jembatan Kalibaru: Abaikan Aspek Hukum, DPRD Desak Audit Menyeluruh appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, Kepala KPPG Cirebon Yulian Septa Pratama, Ketua DPD PKS Kabupaten Indramayu Bhisma Panji Dewantara, serta ratusan peserta sosialisasi.

Dalam pemaparannya, Netty Prasetiyani menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. DPR RI akan terus memastikan program ini berjalan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal,” tegas Netty.

Ia juga menyoroti pentingnya intervensi gizi sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai periode krusial dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun menjadi kunci dalam mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kognitif anak. Ini bukan hanya program, tetapi gerakan bersama untuk masa depan bangsa,” tambahnya.

Selain itu, Netty turut mengedukasi masyarakat mengenai pola makan sehat melalui konsep “Isi Piringku” sebagai panduan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Gizi anak adalah tanggung jawab bersama terutama dalam tujuannya untuk melahirkan generasi unggul.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Diharapkan, melalui edukasi yang berkelanjutan dan pengawasan yang transparan, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

The post Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Mitra Kerja DPR RI di Indramayu appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Agenda besar ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat persatuan alumni sekaligus meningkatkan kontribusi nyata bagi kemajuan kampus.

MUBES IKA UGJ 2026 mengusung tema “Merajut Persatuan dalam Ikatan Almamater, Menguatkan Peran Alumni untuk Masa Depan Kampus.” Tema tersebut mencerminkan semangat kebersamaan alumni dalam mendukung perkembangan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) di masa mendatang.

Sebelum pelaksanaan MUBES, jajaran pengurus IKA UGJ telah melakukan audiensi resmi dengan Rektor UGJ, Prof. Dr. Ir. H. Achmad Faqih, S.P., M.M., IPU., CIRR, guna memohon restu dan dukungan kelembagaan atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Dalam audiensi tersebut, IKA UGJ diwakili langsung oleh Ketua Umum IKA UGJ AKBP (P) H. Mahyudin, S.H., M.Si., Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Panitia MUBES 2026 Qorib, S.H., M.H., Sekretaris IKA UGJ Dr. Ipik Permana, S.IP., M.Si., serta Kepala Kesekretariatan IKA UGJ Hendri Suwarsono, S.I.Kom., M.Si.

Turut hadir Wakil Rektor III UGJ Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. H. Komarudin, Drs., M.Pd., yang memberikan arahan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MUBES sebagai momentum penting konsolidasi alumni.

Tak hanya itu, pengurus IKA UGJ juga telah secara resmi memohon restu kepada Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ), Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs., M.Si., yang menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan MUBES tersebut.

Ketua Panitia MUBES IKA UGJ 2026, Qorib, mengatakan bahwa kegiatan ini memiliki sejumlah tujuan strategis. Salah satunya sebagai wadah pemersatu seluruh alumni UGJ dari berbagai angkatan, latar belakang, dan bidang profesi agar tetap terikat dalam satu organisasi yang solid dan bermartabat.

“MUBES ini juga menjadi ruang kaderisasi pemimpin alumni, dengan menghadirkan kader-kader terbaik dari berbagai fakultas untuk berpartisipasi sebagai calon Ketua Umum IKA UGJ,” katanya.

Selain itu, MUBES juga menjadi jembatan komunikasi antara alumni dan kampus, sekaligus forum silaturahmi untuk mendukung kemajuan UGJ dari sisi akademik, fasilitas, hingga reputasi kampus di tingkat nasional maupun internasional.

“IKA UGJ berharap MUBES 2026 dapat menjadi payung besar yang menaungi seluruh kegiatan persatuan dan kesatuan alumni dari seluruh penjuru Indonesia,” ujarnya

Panitia mengundang seluruh alumni UGJ dari berbagai angkatan dan fakultas untuk berpartisipasi aktif dalam MUBES tersebut, demi mewujudkan alumni yang berdaya, bersatu, dan berkontribusi nyata bagi almamater, masyarakat, dan Indonesia.

The post IKA UGJ Siap Gelar MUBES 2026, Perkuat Persatuan Alumni dan Kontribusi untuk Kampus appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Program MBG memiliki cakupan manfaat yang luas dan menyasar berbagai kelompok rentan.

“Program MBG ini memiliki beberapa target utama dan dampak turunan yang signifikan. Penerima manfaatnya luas, tidak hanya anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, sehingga perlindungan gizi dapat dilakukan sepanjang siklus hidup manusia,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa implementasi program ini tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat. “Program ini mewajibkan bahan pangan diambil dari lingkungan sekitar satuan layanan atau SPPG. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan pemberdayaan sumber daya manusia di daerah,” tambahnya.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, Achmad Ru’yat juga menekankan pentingnya MBG sebagai langkah konkret dalam menekan angka stunting. “Program ini diyakini menjadi salah satu upaya pencegahan stunting. Fokus utama adalah memberikan asupan nutrisi berkualitas guna memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang tanpa kendala, baik secara fisik maupun kognitif,” tegasnya.

Permasalahan seperti pola konsumsi makanan yang tidak sehat hingga faktor lingkungan dinilai masih menjadi pemicu utama gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu, sosialisasi program seperti MBG dinilai penting untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya gizi seimbang.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pola makan sehat dan berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Program MBG. Dengan sinergi berbagai pihak, program ini diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

The post Program MBG Jadi Instrumen Strategis Tingkatkan Gizi Masyarakat! appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Program ini diwujudkan melalui serangkaian aksi nyata yang melibatkan seluruh pegawai, di antaranya penerapan Clean Energy Day dengan tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak yang dilakukan pada setiap hari Kamis, pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai, serta larangan mengonsumsi makanan dengan kemasan plastik dan kardus di lingkungan kerja.

Selain itu, KAI Daop 3 Cirebon juga mendorong efisiensi energi melalui penghematan penggunaan listrik dan air, serta meningkatkan penghijauan di area kerja, termasuk menghadirkan tanaman hijau di ruangan kerja untuk meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan kerja. Upaya lainnya meliputi pemilahan sampah dengan membagi menjadi sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengurangan penggunaan kertas melalui digitalisasi administrasi.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung target keberlanjutan nasional dan global.

“Gerakan Go Green ini bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran di antara karyawan bahwa setiap langkah kecil memiliki dampak besar. Dengan lingkungan kerja yang lebih bersih dan sehat, kami percaya produktivitas dan kesejahteraan karyawan juga akan meningkat,” ujar Muhibbuddin.

Lebih lanjut, Muhibbuddin mengatakan bahwa inisiatif ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk bersama-sama mengurangi jejak karbon dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Langkah kecil yang sudah dilakukan ini pasti memiliki dampah besar. Kami menunjukkan bahwa transformasi menuju operasional yang ramah lingkungan dapat dimulai dari lingkungan kerja sehari-hari, demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” tutup Muhibbuddin.

The post KAI Daop 3 Cirebon Luncurkan Green Movement untuk Tekan Emisi dan Jaga Kesehatan Karyawan appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Desakan ini muncul menyusul beredarnya informasi di ruang publik terkait dugaan adanya paket kegiatan pembangunan jalan senilai sekitar Rp55 miliar yang disebut berada di luar mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kab. Cirebon, yang diduga berkaitan dengan praktik kompensasi dalam proses “ketuk palu” pengesahan APBD.

Ketua Umum FORMASI Cirebon Adv. Qorib, SH., MH. menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan isu serius yang harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

FORMASI meminta Kepala Kejaksaan Negeri Sumber untuk:
Segera memanggil dan memeriksa seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Meminta klarifikasi dari Ketua DPRD Kabupaten Cirebon terkait mekanisme pembahasan dan persetujuan anggaran dan Menelusuri dugaan adanya paket kegiatan yang diduga berada di luar mekanisme penganggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan serta Mengusut secara transparan dugaan kompensasi dalam proses pengesahan APBD Tahun Anggaran 2026.

FORMASI juga menegaskan bahwa langkah ini penting sebagai bagian dari upaya menjaga integritas lembaga legislatif serta memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Dalam hal ini, FORMASI tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

FORMASI berharap Kejaksaan Negeri Sumber dapat segera mengambil langkah konkret guna memberikan kepastian hukum dan menjawab keresahan masyarakat terhadap dugaan praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

The post FORMASI Desak Kejari Sumber Periksa Ketua dan Banggar DPRD Kabupaten Cirebon Terkait Dugaan Kompensasi “Ketuk Palu” APBD 2026 appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengakui bahwa kebijakan pembongkaran jembatan telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia pun menyampaikan penyesalan secara langsung.

“Saya, atas nama Pemerintah Kota Cirebon, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Kota Cirebon terkait dengan jembatan yang menimbulkan polemik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keputusan pembongkaran tidak diambil secara terburu-buru, melainkan melalui proses yang mempertimbangkan aspek teknis dan tahapan yang telah dilalui sebelumnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran berbagai pihak yang turut memberikan masukan, termasuk komunitas budaya dan instansi teknis. Menurutnya, kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

“Masukan-masukan dari tokoh budaya sangat saya apresiasi. Ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya,” katanya.

Sebelum keputusan pembongkaran diambil, Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan koordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia, khususnya Daop 3 Cirebon. Pihak PT KAI memastikan bahwa langkah tersebut dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan kajian teknis.

Vice President Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto, memaparkan data teknis di balik pembongkaran rel kereta api peninggalan era Belanda tersebut. Berdasarkan hasil inspeksi bersama (joint inspection) pada awal Maret lalu, ditemukan bahwa jembatan baja itu mengalami kerusakan parah akibat korosi.

“Bagian-bagian baja sudah hilang karena korosi. Secara penghitungan kasar, kekuatannya tinggal 30 persen,” ungkap Sigit.

Sigit menekankan bahwa posisi jembatan yang berada di elevasi sangat rendah menjadi “magnet” bagi tumpukan sampah, yang pada gilirannya menyumbat aliran sungai dan memicu risiko banjir serta pendangkalan.

“Kami tidak serta-merta melakukan pembongkaran. Kami melakukan verifikasi internal dan melaporkan kepada regulator. Tujuannya agar aliran sungai tidak terhambat dari sampah yang disebabkan adanya jembatan Kalibaru,” tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran mengenai hilangnya nilai sejarah, Sigit memastikan bahwa material sisa pembongkaran telah diamankan dengan baik di Stasiun Cirebon. Pihaknya pun membuka pintu bagi pihak-pihak terkait yang ingin melakukan verifikasi fisik terhadap sisa struktur tersebut.

“Seluruh benda-benda pembongkaran sudah kami amankan, dan apabila ingin memverifikasi atau melihat kondisi (material) jembatan, kami bersedia memperlihatkannya. Kesimpulannya, jembatan tersebut memang direkomendasikan untuk dilakukan pembongkaran,” tutup Sigit.

The post Polemik Jembatan Kali Sukalila, Wali Kota Minta Maaf dan KAI Beberkan Alasan Pembongkaran appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Pelantikan ini menandai kesinambungan kepemimpinan birokrasi setelah berakhirnya masa tugas Penjabat Sekda sebelumnya, Sumanto. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pengangkatan Pj Sekda bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi birokrasi dan menjaga ritme pembangunan daerah tetap berjalan optimal.

Menurut Wali Kota, posisi Sekretaris Daerah memiliki peran sentral sebagai penggerak koordinasi pemerintahan, sekaligus penopang utama agar pelaksanaan program pembangunan berjalan selaras dengan visi pembangunan Kota Cirebon, terlebih di tengah fase penting pembangunan tahun 2026.

“Pelantikan ini bukan hanya pengisian jabatan, tetapi momentum memperkuat orkestrasi birokrasi. Sekretaris Daerah adalah simpul koordinasi yang memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu arah yang sama, menghadirkan hasil kerja yang terukur dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Sumanto atas dedikasi dan kontribusinya selama mengemban amanah sebagai Pj Sekda. Menurutnya, kepemimpinan yang dijalankan selama ini telah membantu menjaga stabilitas pemerintahan serta kesinambungan pelayanan publik di tengah berbagai dinamika.

Kepada Edi Siswoyo, Wali Kota menitipkan harapan besar agar mampu membawa semangat percepatan, kolaborasi, dan efektivitas dalam kerja birokrasi. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga memiliki ketajaman manajerial dalam membaca persoalan dan menghadirkan solusi yang tepat.

“Sebagai motor penggerak birokrasi, saya berharap Pj Sekda mampu memastikan roda pemerintahan tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata. Kita membutuhkan birokrasi yang bergerak berbasis data, responsif, dan fokus pada hasil,” tuturnya.

Wali Kota juga menginstruksikan sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian utama, di antaranya percepatan kinerja berbasis data, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan efektivitas belanja daerah. Ia menegaskan pola kerja birokrasi harus bergerak dari rutinitas administratif menuju tata kelola berbasis bukti dan orientasi hasil.

Menurutnya, pemetaan capaian kinerja perangkat daerah harus segera dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target. Jika ditemukan hambatan, intervensi perlu dilakukan cepat dengan mengedepankan sinergi dan menghilangkan ego sektoral.

Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi perhatian serius. Wali Kota mendorong peninjauan belanja rutin agar ruang fiskal lebih besar dapat diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Birokrasi harus hadir menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan berhenti di meja administrasi. Saya meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh dan menjaga soliditas, karena keberhasilan pembangunan bergantung pada kekuatan kerja kolektif,” tegasnya.

Ia pun meyakini pengalaman yang dimiliki Edi Siswoyo akan menjadi modal penting untuk mengemban amanah baru tersebut.

“Saya percaya Pak Edi mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Mari kita buktikan komitmen bersama kepada masyarakat melalui kerja yang nyata, akuntabel, dan terukur,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Edi Siswoyo, menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia mengaku penugasan tersebut menjadi kehormatan sekaligus tantangan baru yang membutuhkan dukungan seluruh jajaran perangkat daerah.

“Kepercayaan dari Bapak Wali Kota ini adalah amanah besar yang harus saya jalankan dengan sungguh-sungguh. Saya menyadari tugas ini memiliki tantangan yang tidak ringan, sehingga saya masih harus banyak belajar, termasuk dari para senior, para asisten, kepala bagian, dan seluruh kepala perangkat daerah,” ujar Edi.

Ia menegaskan, fokus awal yang akan dijalankannya adalah memperkuat sinergi antar perangkat daerah sekaligus mendukung agenda prioritas Wali Kota, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu konsentrasi pembangunan daerah.

“Program terdekat tentu mendukung penuh arah kebijakan Pak Wali Kota, terutama membangun sinergi seluruh SKPD dan memperkuat upaya peningkatan PAD. Ini menjadi perhatian bersama yang akan terus kita dorong melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.

Edi juga menekankan bahwa jabatan yang diembannya merupakan bagian dari dukungan untuk memperkuat kerja-kerja pemerintahan. “Sehingga berbagai agenda strategis Kota Cirebon dapat berjalan lebih optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

The post Pelantikan Pj Sekda, Wali Kota Tekankan Percepatan Kinerja dan Sinergi Birokrasi appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Mengusung semangat Kartini masa kini, kegiatan ini menegaskan peran perempuan sebagai sosok tangguh yang mampu melindungi diri serta berani melawan segala bentuk pelecehan seksual di ruang publik. KAI Daop 3 Cirebon juga menekankan pentingnya kehadiran masyarakat yang peduli dan responsif dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan berkeadilan.

Selain itu, edukasi keselamatan di perlintasan sebidang menjadi bagian penting dari kegiatan ini sebagai wujud jiwa patriotisme masyarakat dalam menjaga keselamatan bersama. Melalui sosialisasi di JPL 200, pengguna jalan diingatkan untuk selalu mematuhi rambu dan tidak melakukan pelanggaran saat kereta api akan melintas.

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menyampaikan bahwa momentum Hari Kartini menjadi pengingat pentingnya keberanian dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat.

“Semangat Kartini hari ini kami wujudkan melalui keberanian untuk melawan pelecehan seksual serta kepatuhan terhadap aturan keselamatan. KAI berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan yang merugikan pelanggan, khususnya perempuan,” ujar Muhibbuddin.

Muhib juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kereta api.

“Kami mengimbau kepada seluruh pelanggan, jika menjadi korban ataupun saksi pelecehan seksual di lingkungan kereta api, segera laporkan kepada petugas yang berdinas seperti kondektur dan petugas pengamanan, atau melalui Contact Center KAI 121. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti dengan serius,” tambahnya.

Lebih lanjut, KAI Daop 3 Cirebon kembali mengingatkan pentingnya disiplin di perlintasan sebidang sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tidak melanggar perlintasan sebidang saat kereta api akan melintas. Patuh terhadap rambu dan sinyal adalah bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain,” tegas Muhibbuddin.

Melalui kolaborasi ini, KAI Daop 3 Cirebon berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melawan pelecehan seksual serta membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

The post Semangat Kartini, KAI Daop 3 Cirebon Gaungkan Keselamatan dan Anti Pelecehan di Perlintasan appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

Kegiatan sosialisasi Komisi IX bersama BGN ini dihadiri langsung oleh pembicara utama Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Tak hanya itu, Kepala KPPG Bogor, Haidir, S.Si., M.Si., Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon Nurholis, S.Pd.I, serta ratusan peserta juga turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini.

Dalam sambutannya, Netty Prasetiyani menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya peran DPR RI dalam memastikan program ini berjalan optimal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang bangsa. Intervensi gizi harus dimulai sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan, karena pada fase inilah kualitas generasi masa depan ditentukan,” ujar Netty Prasetiyani.

Ia juga menambahkan bahwa pemenuhan gizi sejak dini, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, merupakan langkah konkret dalam mencegah stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak. Selain itu, masyarakat juga diedukasi mengenai pentingnya pola makan seimbang melalui konsep “Isi Piringku”.

Lebih lanjut, Netty mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Program MBG tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita. MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya gizi seimbang serta turut berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan pengawasan yang kuat, program ini diharapkan mampu menurunkan angka stunting serta menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

The post Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Mitra Kerja DPR RI di Kabupaten Cirebon appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.