Penulis: Nisrina Nitisastro, S.H | Konsultan Hukum
ETNIKOM.NET, JAKARTA — Di panggung diplomasi internasional, tak semua kesepakatan adalah tanda damai. Terkadang ia justru menyimpan lembaran luka, pengkhianatan, bahkan penyerahan diri secara sepihak. Demikianlah yang tergambar dalam deklarasi gencatan senjata antara Iran dan Israel yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhir Juni lalu.
Kesepakatan yang digadang sebagai “pencapaian besar diplomasi” itu, dalam pandangan sejumlah analis Muslim, justru menjadi lembaran baru kekalahan politik dunia Islam. Bukan karena perang berakhir, tetapi karena yang kalah justru tidak sadar bahwa ia telah menyerah tanpa syarat.
Retorika yang Tumbang di Hadapan Kenyataan
Iran selama ini dikenal sebagai pemain regional dengan narasi perlawanan terhadap Zionis dan Amerika. Melalui Pasukan Quds, jaringan milisi di Lebanon dan Suriah, serta retorika “Poros Resistensi”, Iran membangun citra sebagai pembela Palestina dan oposisi terhadap hegemoni Barat.
Namun, gempuran militer Israel dan AS baru-baru ini membongkar realitas di balik layar. Tiga reaktor nuklir Iran dilumpuhkan, sejumlah ilmuwan dan pemimpin militer konservatif dibunuh, serta infrastruktur strategis dihancurkan.
Semua ini terjadi tanpa respons signifikan dari Iran. Ketika gencatan senjata diumumkan, Iran justru menerimanya secara terbuka, seolah merekalah yang memulai konflik.
Retorika perlawanan ternyata tak cukup menjadi tameng. Yang tersisa hanyalah simbol-simbol kosong, ketika peluru tak pernah dilepaskan ke arah penjajah Al-Quds dan para jenderal yang gugur tidak cukup berarti untuk memicu perlawanan nyata.
Ketika Dunia Islam Diam dan Menutup Arah Angin
Fenomena yang lebih mengkhawatirkan adalah sikap negeri-negeri Muslim lainnya. Banyak dari mereka tidak hanya diam, tetapi secara pasif mendukung dominasi AS dan Israel. Beberapa negara menutup wilayah udara mereka untuk pesawat sipil namun membukanya untuk jet tempur yang mengebom wilayah tetangga mereka.
Militer mereka dibelenggu, bukan untuk menjaga rakyat, melainkan untuk memastikan tidak ada gerakan solidaritas yang membahayakan stabilitas kekuasaan.
Lebih menyakitkan lagi, sebagian negara bahkan berlomba melakukan normalisasi dengan Israel, membuka kedutaan besar, menjalin kerja sama intelijen dan perdagangan, seolah kejahatan pendudukan bisa disulap menjadi diplomasi sah.
Kondisi ini menegaskan bahwa dunia Islam tidak hanya mengalami kekalahan militer, tapi krisis kepemimpinan dan kemandirian politik. Negara-negara Muslim telah berubah menjadi pelengkap skenario Barat, bukan pengubah peta geopolitik.
Membaca Peta Internasional dengan Perspektif Mafahim Siyasiyah
Kitab Mafahim Siyasiyah lil Hizb, karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, memberi kerangka teoretis penting untuk membaca fenomena ini. Dalam pandangan beliau, hubungan internasional dalam sistem dunia saat ini tidak dibangun atas prinsip-prinsip keadilan atau hukum internasional, tetapi berdasarkan posisi sebuah negara terhadap negara adidaya.
AS adalah negara ra’isiyah—pemimpin dunia. Ia mengatur arah angin politik global, mendefinisikan siapa musuh dan siapa sekutu, bahkan menetapkan batas narasi kebaikan dan kejahatan. Negara-negara seperti Iran, meski tampil sebagai oposisi, tetap berada dalam orbit pengaruh AS. Mereka diberi ruang untuk bersandiwara menentang, tetapi tidak pernah diperkenankan melampaui batas kepentingan geopolitik Barat.
“Negara pengikut terkadang dibiarkan memainkan peran oposisi agar skenario konflik tetap hidup dan intervensi tetap sah,” demikian penjelasan dalam Mafahim.
Iran, dengan seluruh jaringannya di kawasan, tidak lebih dari bagian dari dinamika kontrol regional AS. Ketika wajah Timur Tengah perlu dirias ulang, maka semua elemen yang tak lagi fungsional akan diganti—termasuk yang selama ini setia, tapi sudah tak lagi diperlukan.
Arah Relasi ke Depan: Dunia Islam di Persimpangan Jalan
Ke depan, Israel akan semakin dominan. Iran akan tetap vokal tapi tak lagi efektif. Negara-negara Muslim akan makin terfragmentasi, sibuk menjaga rezim mereka dari protes dalam negeri dan tekanan luar. Dunia Islam, dalam peta ini, bukan pelaku sejarah, tetapi korban arah sejarah yang ditentukan pihak lain.
Namun ini bukan keniscayaan yang abadi. Mafahim Siyasiyah menekankan bahwa satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan adalah dengan membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat Islam. Bukan sekadar kritik atau demonstrasi, tapi membangun basis politik yang menyatu dengan akidah Islam.
Kepemimpinan Islam global: Dari Romantisme ke Realisme Strategis
Gagasan kepemimpinan islam global sering dianggap utopia, tetapi dalam konteks ini, ia justru menjadi kebutuhan nyata. Hanya dengan kepemimpinan kolektif Islam berbasis syariah dan akidah, umat dapat mempersatukan kekuatan militer, ekonomi, dan diplomasi untuk menghadirkan kutub baru kekuasaan global yang tidak tunduk pada dominasi Barat.
Kepemimpinan islam global bukan sekadar sistem politik, tapi struktur geopolitik tandingan yang menyatukan wilayah, sumber daya, dan kekuatan umat menjadi satu entitas. Sebagaimana perang Badar dan Ain Jalut dulu menjadi titik balik sejarah, kebangkitan kepemimpinan Islam hari ini dapat menjadi titik tolak baru untuk mengubah arah dunia.
Menolak Menjadi Penonton, Kembali Menjadi Pelaku
Kesepakatan damai Iran–Israel telah membuka borok dunia Islam bahwa selama tidak ada perubahan mendasar dalam kepemimpinan dan orientasi politik, umat ini hanya akan menjadi pelengkap dalam teater besar kekuasaan Barat.
Sudah saatnya umat Islam berhenti menjadi penonton dalam percaturan global. Dunia tidak akan menunggu mereka yang lambat. Sebaliknya, ia akan terus dikendalikan oleh mereka yang memiliki visi, kekuatan, dan keberanian untuk bertindak.
Firman Allah Swt. dalam QS Al-Anfal: 2 menjadi penegas seruan ini:
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan bagi kalian…” []
