ETNIKOM.NET, CIREBON ,- Pemerintah Kota Cirebon bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi keamanan dan ketertiban sekaligus menandatangani Deklarasi Kota Cirebon Damai pasca terjadinya aksi kerusuhan pada Sabtu (30/8/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Walikota, Gedung Setda Kota Cirebon, Senin (1/9/2025) dan dihadiri jajaran TNI-Polri, DPRD, instansi pemerintah, serta perwakilan ormas, LSM, dan OKP.
Rapat yang dipimpin langsung Walikota Cirebon Effendi Edo, S.AP., M.Si itu berlangsung selama kurang lebih dua jam. Suasana rapat berjalan serius namun penuh kehangatan, mengingat situasi pasca kerusuhan masih menyisakan kekhawatiran di masyarakat.
Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, S.H., S.I.K., M.Si dalam penyampaiannya menegaskan bahwa kondisi keamanan Kota Cirebon saat ini relatif kondusif. Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi kerawanan yang masih perlu diantisipasi.
“Situasi hingga saat ini kondusif, tetapi kita tetap mewaspadai pergerakan kelompok-kelompok anarko. Mereka kerap memanfaatkan momen untuk membuat kericuhan. Keselamatan personel adalah prioritas, sehingga segala tindakan akan dilakukan secara tegas terukur di bawah komando Kapolres,” ujar AKBP Eko.
Sementara itu, Dandim 0614/Kota Cirebon Letkol Inf Saputra Hakki, S.H., M.P.M menekankan pentingnya pengamanan di sejumlah objek vital dan batas kota.
“Titik-titik strategis seperti Balaikota, DPRD, perbatasan kota, rumah dinas Forkopimda, serta pusat pertokoan harus menjadi fokus pengamanan,” ucapnya.
Senada, Danrem 063/SGJ Kolonel (Inf) Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P. menilai kejadian kerusuhan sebelumnya bukanlah aksi unjuk rasa murni, melainkan tindak kriminal.
“Mereka menggunakan modus baru dengan melibatkan anak di bawah umur. Ini harus kita cermati bersama. Mari kita lawan provokasi di media sosial dengan konten positif yang kita miliki,” katanya.
Walikota Cirebon Effendi Edo dalam kesempatan itu menyampaikan dukungan penuh pemerintah terhadap langkah pengamanan yang dilakukan TNI-Polri.
“Kami siap membantu dari sisi logistik. Pendataan siswa yang bolos sekolah juga harus segera dilakukan, karena bisa menjadi indikasi awal adanya potensi aksi,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, S.E, yang juga hadir, menilai kerusuhan sebelumnya merupakan murni tindakan penjarahan.
“Saya melihat langsung, itu bukan demonstrasi karena tidak ada aspirasi yang disampaikan. Barang-barang banyak yang rusak dan hilang. Saya sarankan ormas, LSM, dan OKP ikut menjaga keamanan bersama TNI-Polri,” tegasnya.
Danlanal III Cirebon Letkol Laut (P) Faisal Yanova Tanjung, S.E., M.Tr.Opsla menambahkan bahwa sejak awal massa memang berniat melakukan penjarahan.
“Kota Cirebon dianggap sebagai pusat perekonomian wilayah tiga. Itu sebabnya mereka mengincar kota ini. Tapi TNI-Polri sudah siap menghadapi situasi apapun,” katanya.
Rapat tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Kota Cirebon Damai oleh Forkopimda, jajaran instansi terkait, serta perwakilan ormas, LSM, dan OKP. Dalam deklarasi tersebut, seluruh elemen masyarakat berkomitmen menjaga persaudaraan, menolak segala bentuk anarkisme, dan bersama-sama mewujudkan Kota Cirebon yang aman, damai, dan harmonis.
Perwakilan ormas yang turut serta dalam deklarasi, Ahmad Fauzi, menyampaikan orasinya mewakili elemen masyarakat.
“Kami siap mendukung aparat keamanan. Kota Cirebon ini rumah kita bersama. Tidak boleh ada yang merusaknya. Mari kita jaga dengan kebersamaan,” serunya disambut tepuk tangan peserta rapat.
Wakil Walikota Cirebon, Hj. Siti Farida Rosmawati, S.Pd.I, juga menyampaikan apresiasinya.
“Saya melihat kekhawatiran masyarakat, khususnya para pengusaha transportasi. Melalui rapat ini, saya optimis situasi akan pulih dan roda perekonomian bisa berjalan kembali,” ucapnya.
Dengan adanya rapat koordinasi dan deklarasi damai tersebut, Forkopimda sepakat mengambil langkah-langkah strategis, di antaranya penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling), penyekatan di sejumlah titik rawan, serta penerbitan surat edaran agar aksi unjuk rasa menggunakan atribut resmi untuk memudahkan pengawasan.
Kegiatan berakhir dengan suasana penuh keakraban dan optimisme. Seluruh peserta sepakat bahwa keamanan Kota Cirebon adalah tanggung jawab bersama. Situasi rapat hingga penutupan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
