ETNIKOM.NET, JAKARTA,- Dalam rangka memperingati satu tahun pasca pelantikan pemerintahan saat ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) menggelar diskusi publik bertajuk “Menakar Janji dan Kenyataan: Setahun Pemerintahan Kita.” Senin (20/10/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang refleksi kritis mahasiswa terhadap arah kebijakan, capaian, dan tantangan pemerintahan selama satu tahun terakhir.
Acara yang berlangsung di kampus Unindra, Jakarta Selatan, ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas serta perwakilan organisasi kemahasiswaan lintas kampus di Jakarta dan sekitarnya. Diskusi tersebut mengangkat dua subtema utama, yakni “Refleksi Satu Tahun Kepercayaan Publik: Apa yang Sudah dan Belum Terwujud?” serta “Satu Tahun Pemerintahan: Harapan, Tantangan, dan Titik Rawan Demokrasi.”
Presiden Mahasiswa (Presma) Unindra, Abdul Wahid, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa sebagai agen perubahan dan penjaga nurani rakyat.
“Diskusi publik ini bukan sekadar ajang kritik, tetapi ruang refleksi bersama untuk menilai sejauh mana janji-janji politik pemerintah telah diwujudkan. Kami ingin menghadirkan pandangan objektif dari mahasiswa terhadap kebijakan publik yang langsung berdampak pada masyarakat,” ujar Abdul Wahid.
Ia menambahkan, setelah satu tahun berjalan, penting bagi publik khususnya generasi muda untuk menilai capaian dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi serta janji kampanye.
“Mahasiswa punya peran penting untuk menjaga agar pemerintahan tetap berada di jalur konstitusional dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui diskusi seperti ini, kami berharap lahir rekomendasi yang konstruktif sebagai masukan bagi pemerintah,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber dari berbagai organisasi kemahasiswaan turut hadir memberikan pandangan kritis mereka. Diskusi berlangsung dinamis, membahas isu-isu strategis seperti stabilitas politik, kesejahteraan masyarakat, kebebasan berpendapat, hingga arah pembangunan ekonomi nasional.
Selain sebagai refleksi, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pemikiran dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami ingin menjadikan Unindra sebagai ruang dialog terbuka yang sehat dan argumentatif, agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tapi juga bagian dari solusi,” tegas Abdul Wahid.
Melalui kolaborasi lintas kampus ini, BEM Unindra berharap hasil dari diskusi publik tersebut dapat dirumuskan menjadi rekomendasi tertulis yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi mahasiswa dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
