ETNIKOM.NET, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia menunjukkan tren positif di tengah tantangan global. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Kamisan bertajuk “Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Syariah Indonesia” yang digelar Center for Sharia Economic Development (CSED) bersama sejumlah tokoh dan lembaga terkait, Kamis (10/7).
Wakil Presiden ke-13 RI, Prof. KH. Ma’ruf Amin, menyampaikan bahwa sektor halal nasional tumbuh sebesar 9,16 persen pada 2025, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat geopolitik dan pelemahan perdagangan internasional, Indonesia justru mencatat fondasi ekonomi syariah yang kian kokoh.
“Pertumbuhan sektor halal Indonesia tetap kuat meski dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ini menunjukkan fondasi ekonomi syariah kita semakin kokoh,” ujar Ma’ruf Amin.
Produk halal nasional disebut berkontribusi hingga 80 persen di pasar internasional. Adapun total aset keuangan syariah tercatat mencapai Rp9.252 triliun, tumbuh 5,3 persen secara tahunan—lebih tinggi dibanding pertumbuhan aset keuangan nasional yang hanya 3,6 persen.
Pasar modal syariah menjadi penyumbang terbesar dengan pangsa pasar 37 persen, disusul perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank. Sektor filantropi juga mencatatkan peningkatan, dengan zakat dan wakaf mencapai Rp40,5 triliun, naik 25 persen dari tahun sebelumnya. Aset wakaf nasional kini menyentuh Rp3,02 triliun, didukung instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).
Namun, di balik capaian tersebut, Wapres menyoroti masih rendahnya inklusi keuangan syariah yang stagnan di angka 13,41 persen, meski tingkat literasi sudah mencapai 43,4 persen. Ia menegaskan pentingnya membangun kesadaran bahwa zakat bukan sekadar ibadah spiritual, melainkan bagian dari muamalah yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi umat.
“Zakat itu bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga muamalah. Ini perlu dipahami umat. Kita harus menjembatani kesadaran agar literasi naik bersama inklusi,” jelasnya.
Potensi Besar, Realisasi Minim
Dalam sesi tanggapan, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Prof. Waryono Abdul Ghofur, menyebut potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun. Namun realisasi barunya Rp41 triliun, dan yang tercatat secara resmi hanya Rp13 triliun.
“Banyak masyarakat menyalurkan zakat langsung ke mustahik tanpa melalui lembaga resmi. Ini membuat data tidak tercatat dan pemanfaatannya tidak terukur secara strategis,” ujarnya.
Senada, Deputi BPJPH Abdul Syakur menyoroti tantangan sertifikasi halal. Dari target awal satu juta produk, kini sudah ada tujuh juta produk bersertifikat halal. Permintaan sertifikasi bahkan datang dari 33 negara asing. Namun ia mengingatkan, label halal bukan sekadar instrumen teknis, tetapi juga ideologis.
> “Label halal harus jadi perlindungan umat, bukan alat negara produsen lain. Indonesia tak boleh hanya jadi pasar, kita harus jadi produsen utama,” tegas Wapres Ma’ruf Amin.
Integrasi dan Distribusi Lahan Jadi Sorotan
Ali Sakti dari Bank Indonesia menggarisbawahi perlunya integrasi ekosistem ekonomi halal dan keuangan syariah, yang hingga kini masih bekerja secara terpisah. Istilah “gasing yang berputar sendiri-sendiri” menggambarkan kondisi ketidakterhubungan antar sektor.
Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Sutan Emir Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 37 wilayah, serta mendorong 25 provinsi memasukkan ekonomi syariah dalam RPJPD masing-masing.
Prof. Bustanul Arifin dari CSED INDEF menyoroti persoalan klasik di sektor pertanian, yaitu ketimpangan penguasaan lahan. Ia menyebut rata-rata petani hanya menggarap 0,3 hektare lahan—terlalu sempit untuk menjamin kesejahteraan.
“Dengan luas lahan segitu, mustahil kita bicara soal kesejahteraan petani. Skema bagi hasil berbasis syariah harus jadi solusi,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa banyak lahan tidur yang seharusnya bisa dioptimalkan. Ia mendorong adanya aturan agar tanah tidak produktif bisa diakses masyarakat melalui dana sosial dan wakaf produktif.
Perjuangan Belum Berakhir
Diskusi ditutup dengan seruan spiritual dari Wapres. Mengutip Surat Maryam, ia menegaskan pentingnya bergerak dalam perjuangan ekonomi syariah.
“Hasil adalah urusan Allah. Tapi bergerak adalah kewajiban kita. Jabatan boleh berakhir, tapi perjuangan memajukan ekonomi syariah tidak boleh berhenti,” pungkasnya dengan semangat.[]
Editor : Gofur
