Agenda ini bertujuan untuk menuntaskan usulan revisi RUU Ketenagakerjaan yang belum jelas progresnya, dan menawarkan gagasan untuk melahirkan undang – undang ketenagakerjaan baru.

‎‎Bung Rudi perwakilan urun rembuk nasional mengajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia untuk segera mempersiapkan barisan mengawal undang-undang ketenagakerjaan baru, dengan fokus memperbaiki tata kelola industri, melawan korupsi, impor ilegal, dan penyelewengan kekuasaan.

‎‎”Tolak sistem bagi hasil karena membuka peluang kemitraan, bukan hubungan kerja. Kami ingin renumerasi sesuai standar hidup layak,” tegas salah satu peserta Forum Rembug Nasional.

‎‎Rudi juga mengusulkan serta mendorong pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan iklim investasi sehat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang berkelanjutan.

Evaluasi 2025 menunjukkan, meski UMP naik 6,5% di 2024, tantangan stabilisasi harga, pangan, kesehatan, pendidikan, dan listrik masih besar. PHK mencapai 60.000 orang per Desember 2025, diperkirakan bertambah di 2026.

‎”Aksi besar akan digelar Februari/Maret 2026, dengan kampanye media dan diskusi intensif dengan DPR untuk menyampaikan aspirasi,” tambahnya.

Forum Rembug Nasional juga menekankan pentingnya partisipasi aktif Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia dalam proses legislasi RUU Ketenagakerjaan.

“Kami akan terus berjuang untuk mewujudkan undang-undang ketenagakerjaan yang adil dan seimbang”, tutup Rudi.[]

The post Urun Rembug Nasional Siap Bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.