Penulis: Emmylia | Guru, Muslimah Peduli Umat

ETNIKOM.NET, JAKARTA – Keindahan Raja Ampat kini di ujung tanduk. Kawasan yang dikenal sebagai surga bahari dunia itu terancam rusak akibat aktivitas penambangan nikel yang kian masif.

Mengutip laporan BBC.com (5 Juni 2025), Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menegaskan bahwa pemberian izin kepada lima perusahaan tambang di wilayah tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam Pasal 35 huruf (k) disebutkan secara tegas bahwa penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang apabila secara teknis, ekologis, sosial, atau budaya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan atau mencemari alam serta merugikan masyarakat.

Iqbal mendesak Menteri Investasi Bahlil Lahadalia agar tidak sekadar menghentikan sementara aktivitas tambang, tetapi mencabut sepenuhnya izin yang telah dikeluarkan. Sebab, penghentian sementara hanya dinilai sebagai strategi sementara untuk meredam gelombang protes masyarakat.

Penambangan nikel di kawasan Raja Ampat jelas mengancam kelestarian hayati yang tidak hanya dilindungi secara nasional, tetapi juga menjadi perhatian komunitas internasional. Di sisi lain, praktik ini juga menabrak prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Sayangnya, alam Indonesia yang begitu memesona—dengan kekayaan flora dan fauna yang luar biasa—tidak dijaga dengan sepatutnya. Sebaliknya, pemerintah justru membuka ruang bagi kerusakan atas nama investasi.

Inilah gambaran nyata kerusakan kapitalisme. Hukum bisa dilanggar demi kepentingan segelintir pemilik modal. Pengusaha lebih berkuasa ketimbang penguasa, dan keuntungan materi lebih dikedepankan daripada keberlangsungan ekosistem.

Berbeda halnya dengan Islam, yang menempatkan alam sebagai amanah ilahiah. Sebab alam pun bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang harus dijaga keberlangsungannya. Dalam Islam, terdapat dimensi hablum minal ‘alam—hubungan manusia dengan alam—yang meniscayakan pengelolaan sumber daya sesuai tuntunan syariat.

Islam menetapkan bahwa sumber daya alam merupakan milik umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Hasilnya dikembalikan demi terpenuhinya kebutuhan hidup, terutama kebutuhan dasar masyarakat. Syariat juga mewajibkan penjagaan keseimbangan lingkungan sebagai prasyarat keberlangsungan hidup manusia.

Kepemimpinan dalam Islam dituntut untuk melaksanakan hukum syariat secara utuh, termasuk dalam tata kelola lingkungan dan sumber daya alam. Penguasa bukan hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual di hadapan Allah Ta’ala.

Oleh karena itu, penerapan tata kelola berbasis syariat Islam menjadi keniscayaan. Kepemimpinan yang mengikuti metode kenabian—sebagaimana diterapkan dalam Islam —akan menghadirkan keadilan ekologis sekaligus menjaga keberlangsungan ciptaan Allah.[]

The post Raja Ampat Butuh Tata Kelola Sesuai Syariat appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

ETNIKOM.NET, JAKARTA — Kabar menggembirakan datang dari Istana Negara. Presiden RI Prabowo Subianto resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya—salah satu wilayah paling kaya keanekaragaman hayati di dunia. Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, Selasa (10/6/2025).

Dalam keterangannya, Prasetyo menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau putuskan bahwa pemerintah akan cabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara.

Langkah tegas ini disambut luas oleh pegiat lingkungan, masyarakat adat, dan komunitas internasional yang sejak lama menyuarakan kekhawatiran atas ancaman tambang di kawasan warisan dunia tersebut.

ESDM: Hanya Satu IUP yang Masih Beroperasi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dari lima IUP yang tercatat di Raja Ampat, hanya satu yang masih aktif dan memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025—yakni PT GAG Nikel.

“Saya sampaikan, dari lima IUP beroperasi, yang punya RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) itu hanya satu, yaitu PT GAG Nikel. Yang lainnya belum dapat RKAB tahun ini,” jelas Bahlil.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai berpihak pada keberlanjutan, tetapi juga menunjukkan adanya kehendak politik untuk melindungi kawasan yang secara ekologis sangat rentan.

Langkah Penting Menyelamatkan Raja Ampat

Raja Ampat dikenal sebagai jantung segitiga karang dunia dan rumah bagi ribuan spesies laut, burung endemik, hingga hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Aktivitas tambang selama ini dinilai sebagai ancaman nyata bagi masa depan kawasan ini.

Keputusan mencabut izin tambang menjadi momentum penting untuk mengembalikan arah pembangunan di Papua ke jalur yang berkeadilan ekologis dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Harapan Baru bagi Papua dan Indonesia
Direktur Eksekutif Greenpress Indonesia, Igg Maha Adi, menilai langkah Prabowo ini dianggap sebagai angin segar dalam perlindungan lingkungan hidup Indonesia, dan diharapkan tidak hanya berhenti di Raja Ampat, tetapi menyasar seluruh wilayah Indonesia yang terancam eksploitasi berlebihan.

“Dengan kebijakan ini, dunia melihat bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, memiliki keberanian untuk berkata: alam Papua bukan untuk dijual,” imbuhnya.[]

The post Prabowo Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, Kemenangan Untuk Alam Papua appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

ETNIKOM.NET, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (KLH), Hanif Faisol Nurofiq resmi menyegel empat lokasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di antaranya PT GAG Nikel, PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

Penyegelan tersebut dilakukan dalam masa kunjungan tim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke Raja Ampat pada 26 Mei 2025-31 Mei 2025. Hanif menyebut saat ini tengah berlangsung pengambilan sejumlah sampel untuk uji lab, pengecekan oleh para ahli, serta proyeksi kerugian dan kerusakan yang timbul.

“Ini sudah diberikan papan penyegelan dari teman-teman penegakan hukum,” kata Hanif kepada wartawan, Senin (09/06/2025) di Jakarta.

Ia menjelaskan, aktivitas dari empat tambang tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan, kekeruhan pantai yang cukup tinggi.

Apalagi, menurut Hanif, kegiatan penambangannya juga kurang hati-hati sehingga potensi pencemaran lingkungan semakin tinggi.

“Agak serius ini kondisi lingkungannya untuk Pulau Manuran (akibat) kegiatan penambangan nikel yang dilakukan. Selain pulaunya kecil, pelaksanaan penambangannya juga bkurang hati-hati,” kata Hanif.[]

The post Kementerian Lingkungan Hidup Resmi Segel  Proyek Pertambangan di Raja Ampat Papua appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.