ETNIKOM.NET, JAKARTA– Kalangan bos perusahaan alih daya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan sistem kerja outsourcing. Permintaan itu kerap muncul setiap tahunnya, namun di tahun ini isunya lebih kencang.

“Iya setiap tahun pasti jadi topik di 1 May. Kalau kami harapannya bisa dikaji dengan baik dampak penghapusan,” Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia Mira Sonia kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/5/2025).

Dampak yang mungkin muncul dari dihapuskannya sistem outsourcing ialah potensi semakin besarnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal hal ini sudah menjadi masalah sejak beberapa waktu lalu.

“Saya concern dengan pegawai outsourcingnya, jika perusahaan outs tutup, saya tidak yakin akan mudah diserap oleh perusahaan pemberi kerja. Karena ada kompetensi dan keahlian disana,” sebut Mira.

Karenanya pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut dengan lebih matang.

“Tambah banyak yang di-PHK, kasian ini pekerjanya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengungkapkan hal yang sama dengan meminta untuk mengkaji ulang rencana tersebut.

“Kita minta dikaji ya, karena Presiden ngomong apa, Presiden bijak banget denger suara buruh mengenai penghapusan outsourcing, tapi tolong dicermati kalimat secara lengkap tapi kita harus realistis memikirkan investasi, kan presiden udah ngomong artinya harus ada pengkajian pihak ketiga apa sih persoalan outsourcing?” ucap Bob.

Sebaliknya Indonesia bisa memperkuat sektor ini agar bisa lebih unggul seperti negara lain, sehingga opsi menghapus bukan menjadi yang tepat.

“Karena outsourcing di beberapa negara dipraktekkan juga bahkan India dikenal sebagai outsourcing technology, Filipina dikenal sebagai outsourcing teleservices kita ada perusahaan outsourcing world class seperti USS cleaning service tapi world class memang Perusahaan outsourcing kita ga bisa naik kelas?” ujarnya.

Sebaliknya penghapusan sistem outsourcing bakal menambah masalah baru bagi penyerapan tenaga kerja di RI, pasalnya sistem ini sudah menyerap banyak tenaga kerja.

“Kita harus liat outsourcing penyerahan pekerjaan ke pihak ketiga biasanya diserahkan dari perusahaan besar ke menengah kecil, sekarang kalau dihapus emang mau dihapus yang menengah kecil? memang prakteknya perlu ada yang diperbaiki, jadi jangan lumbung yang dibakar itu ya, tikusnya yang ditangkep,” sebut Bob.

Selain itu sistem yang sudah legal sejak 2003 ini sudah lama berjalan, sehingga penghapusan outsourcing dapat membuat ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.

“Ya jelas (timbul ketidakpastian), karena begini, salah satu strategi pemerintahan menghadapi pelemahan ekonomi, global ekonomi ini adalah deregulasi. Jangan malah kebalik melakukan regulasi, tapi konsen buruh mengenai praktek-praktek outsourcing yang nggak benar, ya itulah yang diperbaiki,” sebut Bob.

“Maksudnya kan pengawasan yang diperkuat oleh pemerintah, makanya kita usul untuk pengawasan itu langsung pegang pusat saja jangan pemda,” lanjutnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus skema kerja outsourcing. Ia menyatakan hal ini di depan ribuan buruh 1 Mei lalu.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta.[]

The post Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Bos Pengusaha Kompak Bilang Begini appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

ETNIKOM.NET, JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli buka-bukaan soal sistem kerja outsourcing di Indonesia yang masih banyak masalah dan turut membuat para buruh protes akan sistem kerja ini.

“Kalau kita lihat, memang praktik outsourcing ini memang masih banyak masalah,” kata Yassierli saat ditemui wartawan setelah rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (5/5/2025).

Yassierli mengatakan sistem outsourcing terutama di industri padat karya masih banyak masalah mulai dari pekerja yang sudah berumur 50 tahun tidak kunjung mendapatkan status pekerja tetap atau tidak mendapatkan jenjang karir yang jelas hingga pekerja yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja tetapi gajinya masih sebatas upah minimum regional (UMR).

“Ada orang yang usianya sudah 50 tahun, tapi statusnya masih outsourcing, tanpa ada jenjang karir yang pasti, gajinya juga masih UMR,” sebutnya.

Alhasil melihat kondisi ini, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk mempercepat penghapusan outsourcing. Namun, Yassierli kembali menambahkan bahwa penghapusan outsourcing juga harus realistis.

“Pak Presiden kan minta kalau kita cepati dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Nah ini yang nanti teman-teman semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada bekerja jaminan sosial dan seterusnya,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini masih mempertimbangkan masukan-masukan dari serikat buruh dan pengusaha akan penghapusan sistem kerja ini.

“Kami saat ini tengah mempertimbangkan masukan-masukan dari para buruh, pengusaha (Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO) dan pihak-pihak terkait akan aspirasi dari penghapusan outsourcing,” ungkapnya.[]

The post Menaker Ungkap Sistem Kerja Outsourcing Banyak Masalah, Ini Temuannya appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.