Menurut Trinimla Ningrum, peneliti kebencanaan dari Greenpress Indonesia, pendekatan ini tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur teknis seperti tanggul, tetapi juga pemulihan dan pemanfaatan ekosistem alami untuk melindungi masyarakat dari bencana.

Contohnya, hutan lindung di hulu sungai dapat mengurangi volume dan kecepatan aliran air hujan ke hilir, sementara mangrove mampu meredam gelombang dan mencegah abrasi di pesisir.

“Kita sudah terlalu lama mengandalkan solusi rekayasa teknis. Padahal alam memiliki sistem pertahanan yang luar biasa jika tidak dirusak,” ujar Trinimla Ningrum di Jakarta (28/05/2025) ketika merespon berbagai isu kebencanaan dan krisis iklim di Indonesia.

Ia menjelaskan mitigasi berbasis ekosistem mencakup pelestarian hutan, pemulihan daerah aliran sungai (DAS), perlindungan rawa, dan penataan ruang secara ekologis.

Greenpress mencatat bahwa bencana yang terjadi di berbagai daerah, termasuk banjir besar yang baru-baru ini melanda Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Kabupaten Bandung Barat, merupakan alarm keras atas kerusakan sistem ekologis di wilayah hulu.

“Bukan semata karena curah hujan ekstrem, tetapi karena hutan dan lanskap alaminya sudah tidak mampu menahan limpasan air,” tambah Trinimla yang juga pernah aktif di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini.

Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa fenomena La Nina yang lemah diperkirakan akan berlanjut hingga awal tahun 2025, menyebabkan suhu perairan Indonesia lebih hangat dari rata-rata dan meningkatkan pembentukan awan hujan. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami curah hujan tinggi pada 2025.

Greenpress mendorong pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk:
• Mengintegrasikan konservasi ke dalam rencana tata ruang dan pembangunan.
• Mengembalikan fungsi hutan dan ekosistem alami sebagai zona penyangga bencana.
• Meningkatkan investasi dalam restorasi lahan kritis dan perlindungan kawasan penting secara ekologis.

Rini panggilan akrab Trinimla Ningrum ini menuturkan, pendekatan berbasis ekosistem juga dinilai lebih murah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat tambahan seperti menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta memperkuat ekonomi lokal melalui ekowisata atau pertanian ramah lingkungan.

“Kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita. Ini bukan slogan, tapi fakta,” jelasnya.

Dengan menekankan solusi alami sebagai bagian dari mitigasi bencana lanjut Rini, Greenpress berharap Indonesia tidak hanya bertahan dari krisis iklim, tetapi juga bertransformasi menjadi negara yang tangguh dan berkelanjutan.[]

The post Hadapi Musim Pancaroba dan Krisis Iklim, Greenpress Tekankan Mitigasi Berbasis Ekosistem appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.

ETNIKOM.NET, JAKARTA — Skandal korupsi dalam perkara ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan tiga perusahaan raksasa—Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group telah mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas hukum dan tata kelola lingkungan di Indonesia.

Demikian dikatakan Greenpress kepada media, Kamis (17/4/25).

Merespons perkembangan kasus ini, organisasi advokasi lingkungan Greenpress Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendorong langkah tegas untuk membongkar praktik-praktik kotor dalam industri sawit yang selama ini berlangsung di bawah radar.

“Ini bukan sekadar kasus korupsi biasa. Kita sedang berhadapan dengan persoalan sistemik yang mengancam hutan, keberlanjutan, dan supremasi hukum kita,” ujar Igg Maha Adi, Direktur Eksekutif Greenpress Indonesia.

Menurut Adi, saat ini ruang pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan, tetapi justru menjadi panggung barter kepentingan, maka kita sedang menghadapi darurat etika dalam demokrasi.

Greenpress menyoroti bahwa dampak dari korupsi di sektor sawit tidak berhenti pada pelanggaran hukum. Ekspansi sawit ilegal dan pengelolaan lahan yang buruk telah menjadi pendorong utama deforestasi, perusakan ekosistem, dan konflik sosial di berbagai wilayah.

Reformasi Tata Kelola Sawit Pasca Skandal Korupsi CPO

Igg Maha Adi menyebut skandal ini sebagai puncak gunung es dari persoalan tata kelola sawit yang sudah lama tidak sehat.

Ia menegaskan bahwa sektor kelapa sawit selama ini telah menciptakan kerusakan ekologis masif, mulai dari deforestasi, degradasi lahan gambut, hingga konflik sosial di tingkat akar rumput.

Kini, kata alumnus Program Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI) ini, terungkap pula bahwa praktik korupsi ikut melanggengkan ketimpangan dan kerusakan tersebut.

“Ketika tiga perusahaan besar sawit bisa bebas dari jerat hukum melalui dugaan suap ke hakim, itu bukan hanya kegagalan hukum. Itu sinyal bahaya bahwa uang dari sawit bisa membeli sistem keadilan,” kata Igg dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (17/4/2025).

Greenpress mendesak pemerintah, khususnya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, untuk transparan dalam menindaklanjuti kasus ini dan menjamin bahwa para pelaku—baik dari kalangan korporasi maupun aparat hukum dihukum secara setimpal.

Mereka juga meminta penguatan mekanisme pengawasan ekspor sawit agar tidak dimanipulasi demi kepentingan elite.

Sekretaris Jenderal Greenpress Indonesia, Marwan Aziz, menambahkan bahwa dampak korupsi di sektor sawit tidak bisa dilihat semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai krisis multidimensi.

“Di balik korupsi ini, ada hutan yang hilang, habitat satwa yang musnah, masyarakat adat yang terpinggirkan, dan krisis iklim yang memburuk. Ini tragedi lingkungan yang ditutup-tutupi oleh kepentingan bisnis dan politik,” ujar Marwan yang saat ini sedang melanjutkan studi Program Pasca Sarjana Manajemen Universitas Nasional (UNAS) Jakarta ini.

Greenpress Indonesia menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus suap maupun perusakan lingkungan.

Selain itu, lembaga ini mendesak reformasi total sistem perizinan dan pembukaan data rantai pasok sawit secara publik.

“Transparansi adalah kunci. Jika data ekspor, rantai pasok, dan perizinan dibuka secara daring dan real-time, maka ruang gelap bagi korupsi dan manipulasi akan mengecil,” lanjut Marwan.

Audit Nasional Industri Sawit dan Pembentukan Komisi Khusus Antikorupsi

Selain itu lanjut Marwan, kasus ini adalah momentum nasional untuk melakukan pembenahan besar-besaran.

“Greenpress mendesak Presiden Republik Indonesia bersama DPR RI untuk segera menginisiasi audit nasional terhadap industri sawit, sekaligus membentuk Komisi Khusus Antikorupsi Lingkungan yang independen dan berwenang menindak korupsi sumber daya alam,” tegas Marwan.

Langkah ini dinilai penting untuk mengurai jejaring kekuasaan dan bisnis yang selama ini menyandera upaya reformasi tata kelola sumber daya alam. Tanpa reformasi struktural dan keberanian politik, kasus seperti ini akan terus berulang.

Greenpress juga menyerukan kepada masyarakat sipil, media, dan lembaga internasional untuk bersama-sama mengawal jalannya proses hukum dan menuntut akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat.[]

The post Greenpress Indonesia Serukan Reformasi Tata Kelola Sawit Pasca Skandal Korupsi CPO appeared first on PT. Etnikom Persada Raya.