ETNIKOM.NET, JAKARTA — Program pemerintah untuk membentuk 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga akhir 2025 dinilai ambisius, tetapi berisiko jika tidak dibarengi dengan kesiapan kelembagaan dan sumber daya. Sejumlah pengamat menekankan pentingnya pendekatan berbasis kualitas, bukan semata kuantitas.
Kepala Ekonom Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pusat, Dr Ariyo Irhamna, mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi momentum penting untuk mengembalikan koperasi ke posisi strategis dalam sistem ekonomi nasional. Namun ia mengingatkan, koperasi tidak bisa hanya dibentuk secara administratif tanpa kesiapan manajemen, SDM, dan integrasi pasar.
“Koperasi bukan sekadar badan hukum, tetapi institusi sosial ekonomi yang membutuhkan pembinaan serius, tata kelola yang akuntabel, dan integrasi pasar yang nyata,” ujar Ariyo, yang telah menyelesaikan doktor ekonomi di IPB dan kini tengah menyelesaikan doktor keduanya di University of East Anglia, Inggris.
Menurut Ariyo, pengalaman pascareformasi menunjukkan bahwa banyak koperasi dibentuk hanya untuk memenuhi target program, bukan karena kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, koperasi tersebut menjadi tidak aktif atau tidak mampu berkembang. Ia menilai, jika pola ini terulang dalam program Koperasi Merah Putih, maka dampaknya justru kontraproduktif.
Pemerintah melalui bank-bank BUMN (BRI, Mandiri, dan BNI) telah menyiapkan skema pembiayaan sebesar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per koperasi. Meski nilainya signifikan, Ariyo menilai hal itu tetap perlu dikawal secara hati-hati.
“Jika pembangunan koperasi dilakukan hanya demi mengejar angka, maka yang terjadi bukan pemberdayaan ekonomi rakyat, melainkan jebakan kredit macet dan kegagalan sistemik,” ucapnya.
Sebagai alternatif, Ariyo mengusulkan agar koperasi-koperasi yang telah terbukti berjalan baik di daerah diperkuat terlebih dahulu. Selanjutnya, dapat dibentuk koperasi sekunder sebagai anak usaha dari bank-bank Himbara untuk membina koperasi primer di sektor dan wilayah masing-masing. Ia menyebut, pendekatan ini memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik sekaligus memperkuat rantai pasok antar-koperasi.
Model koperasi semacam itu, menurutnya, sudah terbukti sukses di sejumlah negara seperti Belanda, Kanada, dan Finlandia. Rabo Bank, Desjardins Group, dan OP Financial Group merupakan contoh bagaimana koperasi dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional melalui sistem yang profesional dan terintegrasi.
Ariyo menegaskan bahwa koperasi tetap relevan sebagai pilar ekonomi rakyat. Namun, ia menilai keberhasilan koperasi bergantung pada fondasi kelembagaan yang kokoh, bukan hanya jumlah unit yang terbentuk.
Ia menambahkan, arah kebijakan koperasi sebaiknya bertransformasi dari pendekatan populistik menuju pendekatan kelembagaan yang profesional dan berbasis pasar.[]
Penulis : Gofur
